UKT yang Seharusnya Meringankan Malah Sebaliknya

Ilustrasi mahasiswa ujian. Foto: exam student/Shutterstock

Permasalahan mengenai UKT memang tidak ada habis-habisnya. Banyak mahasiswa yang merasakan UKT yang didapatkan tidak sesuai dengan kemampuan ekonomi keluarganya.

UKT muncul akibat adanya Pasal 76 Ayat 3 UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi "Perguruan Tinggi atau penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak yang membiayainya."

Namun, pada kenyataannya ada mahasiswa yang menerima UKT tidak sesuai kemampuan ekonomi keluarganya. Apalagi jika orang tua mereka ada yang berstatus PNS, UKT yang didapatkan bisa tinggi. Padahal, tidak semua PNS memiliki gaji dan tunjangan yang tinggi, ada juga yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Anak PNS atau kaum menengah juga tidak bisa mendaftar KIP-K yang diselenggarakan oleh pemerintah karena salah satu syaratnya harus memiliki SKTM. UKT juga setiap tahun semakin meningkat, sedangkan keadaan ekonomi setiap keluarga bisa saja berubah secepat kilat.

Beasiswa juga banyak yang menawarkan, tetapi seringkali syaratnya harus menggunakan SKTM atau dengan ipk tertentu. hal ini tentu saja tidak bisa diikuti oleh kaum menengah juga anak seorang PNS, apalagi mahasiswa medioker yang kuliahnya biasa-biasa aja dengan nilai tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu, anak kaum menengah harus bekerja atau mencari pekerjaan sampingan demi bisa melanjutkan kehidupannya atau membayar UKT mereka yang tinggi itu. Dampaknya bisa saja prestasi mereka turun yang juga berdampak tidak bisa mendaftar beasiswa yang memiliki syarat ipk tertentu.

Baru-baru ini juga ada suatu institut yang menyarankan mahasiswanya untuk meminjam dana di suatu aplikasi pinjaman online. Itu merupakan hal yang tidak etis menurut saya. Seharusnya pendidikan merupakan hal yang bisa dirasakan oleh seluruh kalangan, bukan hanya dengan ekonomi yang mampu saja. Universitas jangan dibuat komersialsiasi dengan yang boleh kuliah itu yang punya uang saja, tetapi universitas dibuat sebagai tempat untuk menuntut ilmu bagi semua kalangan. Di sini perlu ada peran dari pemerintah supaya hal mengenai tidak bisa membayar UKT tidak terjadi lagi.

Harapan saya untuk pemerintah dan universitas, semoga di masa mendatang penetapan biaya UKT bisa lebih adil, terutama kepada anak seorang PNS atau kaum menengah, jangn langsung mematok UKT tinggi sehingga membebankan ekonomi keluarga mahasiswa tersebut. Selain itu, semoga pemerintah ataupun presiden terpilih nantinya memberikan sebuah beasiswa atau semacamnya kepada kaum menengah yang terkendala mengenai pembiayaan UKT supaya mereka bisa melanjutkan studi dengan tenang.

Saya sungguh bersimpati dengan kehidupan mahasiswa kaum menengah ataupun medioker yang hidupnya biasa-biasa aja bahkan harus bekerja demi kelanjutan studinya. Semoga keadaan ke depannya semakin baik dan bisa menyelesaikan studi dengan baik. Tetap semangat pejuang gelar!