Kebijakan Pemberhentian Impor Limbah Plastik ke China: Untung atau Rugi?

Illustrated by : Khoirunnisa Effendy

China adalah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia. Sebagian besar keuntungan yang didapat China berasal dari perdagangan limbah plastik daur ulang. China telah menjadi negara pengimpor jutaan limbah selama bertahun-tahun. Perkembangan pesat di sektor ekonomi telah membuat China mendapat julukan "foreign Trash". Julukan ini muncul karena banyak negara-negara yang mengirim limbah ke China. Tentunya hal ini dijadikan sebagai landasan untuk berbisnis, mulai dari membuat produk-produk baru yang bisa dijual.

Strategi yang digunakan China menguntungkan industri tekstil dengan memperoleh limbah plastik berkualitas tinggi sebagai bahan pembuatan pakaian. Keterbukaan China untuk menerima limbah dari berbagai negara dimulai ketika China bergabung kembali dengan WTO (World Trade Organization) yaitu organisasi internasional untuk membantu perdagangan internasional. Dengan cara China melakukan ekspor besar-besaran komoditinya menggunakan kapal kontainer. Melihat peluang apabila China mengisi limbah plastik menggunakan kapal kontainer bekas ekspor dapat menekankan biaya impor yang murah dan dapat memberikan keuntungan bagi sektor industri sebagai pusat perekonomian.

Impor limbah yang dilakukan China memberikan dampak positif maupun negatif. China menjadi sejahtera di sektor perdagangan karena ekonominya tumbuh cukup pesat. Namun, hal ini berdampak pada sektor lingkungan. Kegiatan impor sampah masih dilakukan secara masif sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam pengolahan limbah yang akan dihasilkan. Akibatnya polusi tumbuh seiring meningkatnya impor oleh China, karena fasilitas pengolahan limbah menyebabkan pencemaran darat, air dan udara.

Pencemaran yang terjadi akibat sarana pengolahan yang mengutamakan biaya rendah tanpa memperhatikan aspek keselamatan, seperti pembakaran dan penggunaan bahan kimia yang tentunya dapat merusak lingkungan. Namun, China berusaha memulihkan kondisi lingkungan yang tercemar dengan membuat kebijakan terkait impor limbah plastik daur ulang dan regulasi dalam negeri.

Larangan impor limbah dari negara lain ke China

China menjadi negara pengimpor limbah yang menjadikannya pengimpor limbah terbesar di dunia. Namun, China telah membuat kebijakan untuk tidak menerima impor yang disebut "National Sword China Policy". Alasan pemerintah China mengeluarkan kebijakan tersebut karena beberapa aspek. Aspek pertama adalah gangguan kesehatan makhluk hidup yang menjadi ancaman akibat buruknya udara. Pengolahan limbah dengan cara membakar yang tidak dapat didaur ulang dapat menghasilkan zat beracun. Aspek kedua masalah lingkungan, degradasi lingkungan terjadi karena pemerintah gagal menegakkan peraturan terkait limbah impor. Aspek ketiga politik, dalam hal ini UNDP (United Nations Development Programme) menjelaskan bahwa ancaman hadir ketika ada pelanggaran HAM yang dilakukan negara. Dari dampak pencemaran yang terjadi di China menimbulkan tindakan masyarakat terhadap pemerintah China sehingga menimbulkan sikap represif pemerintah karena pelanggaran HAM negaranya.

Larangan impor dianggap sebagai kemenangan terhadap upaya penghijauan dunia. Keputusan China membuat National Sword China Policy tidak semata-mata untuk membebaskan limbah dari negara tersebut. Namun, hal ini juga membuat negara lain tidak mempunyai pilihan selain mengelola limbah mereka sendiri. Beberapa negara ialah Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Jepang menjadi bagian dari pengekspor sampah terbesar ke China.

Kebijakan ini mempengaruhi perdagangan impor limbah plastik daur ulang di seluruh dunia. Negara-negara tersebut berusaha mencari alternatif lain untuk mengatasi masalah limbah yang tidak bisa diekspor ke China. Kepentingan yang ingin dicapai China adalah menciptakan keamanan dan kualitas lingkungan dengan menutup impor limbah dari negara pengekspor. Meski hal ini akan menjadi kerugian bagi China karena sektor industri di China kebanyakan memanfaatkan limbah plastik sebagai bahan baku daur ulang.

Pembuatan peraturan terhadap masyarakat China

Permasalahan limbah di China telah menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan baru dengan menerjunkan ribuan instruktur untuk melakukan pelatihan agar masyarakat dapat memahami cara memilah sampah dengan baik dan benar. China memberikan sanksi yang tidak hanya berupa uang, tetapi ada sanksi sosial berupa penurunan tingkat “kredit sosial” yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perilaku sosial dan kondisi keuangan mereka. Seseorang dengan kredit sosial yang buruk dapat dikeluarkan dari pekerjaannya dan juga dicegah untuk bersekolah di sekolah dengan kualitas baik. Aturan yang dikeluarkan pemerintah terbilang ambisius mengingat China merupakan negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Pihak berwenang turun tangan untuk mengawasi orang-orang yang tidak mematuhi aturan. Sehingga tumbuh kesadaran dan ketakutan akan pelanggaran di tengah masyarakat. Melalui pembuatan kebijakan "National Sword China Policy" diharapkan dapat menciptakan kebebasan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.