Pesan Simbolis Di Balik Pelantikan AHY

Menteri ATR/BPN AHY dilantik Presiden Jokowi. Foto: Nadia Riso/kumparan

Presiden Jokowi telah melakukan rotasi dan pergantian menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Rotasi dan pergantian menteri tersebut terutama dilakukan pada Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan pasca pengunduran diri Mahfud MD. Menkopolhukam digantikan oleh Hadi Tjahjanto yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Posisi jabatan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kemudian diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Momentum AHY dilantik menjadi Menteri ATR/BPN menghadirkan sejumlah hal menarik. Sebagaimana diketahui, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan selama di dua periode era Jokowi memimpin Indonesia. Namun pelantikan AHY ini oleh banyak kalangan dinilai sebagai imbas dari dukungan partai demokrat terhadap kubu Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Pengamat politik Universitas Jember Dr M. Iqbal mengatakan bahwa pelantikan AHY menjadi Menteri ATR/BPN merupakan pemberian hadiah dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tentu sudah direstui pula oleh calon presiden yang memenangi hasil hitung cepat Pilpres 2024 Prabowo Subianto. Menurutnya pemberian hadiah kursi menteri itu bisa saja bertujuan dua hal. Pertama, agar Partai Demokrat bisa memperkuat komposisi kursi parlemen menghadang bola hak angket Pemilu 2024 yang tengah diwacanakan kubu TPN Ganjar-Mahfud dan Timnas AMIN. Kedua, secara komunikasi politik sebetulnya "hadiah" ini adalah imbalan atas dukungan demokrat terhadap paslon Prabowo-Gibran (Antara.News, 22 Februari 2024).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam berpandangan, Presiden Joko Widodo membutuhkan Partai Demokrat agar dapat menyelesaikan pemerintahan dengan mulus atau soft landing.Umam mengatakan, kehadiran Demokrat dapat memproteksi Jokowi terhadap potensi turbulensi di akhir masa kepemimpinannya, termasuk wacana hak angket mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 (kompas.com, 21 Februari 2024).

Bertolak dari hal ini pelantikan AHY sebagai Menteri ATR/BPN tentunya punya latar belakang politis dan jika ditinjau dari sisi komunikasi politik dapat dikatakan sebagai praktik politik balas budi dan lebih dari itu dapat pula dikatakan sebagai politik transaksional. Pengamat politik yang juga Dekan FISIP Universitas Brawijaya Prof Anang Sujoko menyatakan bahwa pelantikan AHY berkaitan dengan sebuah transaksional politis, dalam rangka untuk memperkuat koalisi itu sendiri. Bisa dianggap sebagai upaya balas budi, karena Demokrat dengan Pak SBY-nya itu dalam Pilpres 2024 menjadi bagian dari Prabowo-Gibran (detik.com, 21 Februari 2024).

Politik transaksional tidak semata-mata berkaitan dengan money politic akan tetapi juga berkaitan dengan transaksi jabatan dan praktik balas budi. Garis dan batasan antara politik transaksional dan political financing atau money politic masih sangat kabur. Namun secara common sense yang berkembang dan masih terdapat kekaburan bahwa, praktik politik transaksional dapat dikatakan sebagai suatu usaha dalam upaya memperoleh dukungan dengan imbalan materi atau jabatan tertentu.

Politik transaksional bisa diartikan sebagai tindakan berupa transaksi, baik uang, barang, jasa maupun janji dengan tujuan untuk memenangkan sebuah kontestasi dalam pemilihan baik legislatif maupun eksekutif (Pagala, 2021). Politik transaksional merupakan pembagian kekuasaan politik berdasarkan kesepakatan politik yang dibuat oleh beberapa partai politik atau elite politik.

Dalam konteks pelantikan AHY menjadi menteri ATR/BPN secara simbolis dapan dimaknai sebagai kesepakatan politik antara para elit politik terutama antara Presiden Jokowi dengan partai Demokrat. Hal ini tidak dapat dipungkiri sebab beberapa saat yang lalu Jokowi sempat bersepeda bersama AHY di Yogyakarta. Dalam konteks ini publik dapat menilai bahwa ada kesepakatan yang telah dibangun sebelumnya antara para elit politik ini. Walaupun komunikasi politik tersebut tidak terjadi secara transparan namun publik dapat menilai dan menganalisis kronologi pertemuan tersebut, antara dukungan Demokrat terhadap Prabowo-Gibran, pelantikan AHY, dan komunikasi politik PDIP-Jokowi yang sedang renggang saat ini. Apalagi di tengah wacana hak angket yang tengah digulirkan para petinggi partai lainnya. Ada transaksi-transaksi terselubung yang dibalut dalam komunikasi-komunikasi politis.

Dalam sistem politik di Indonesia, politik transaksional berkaitan dengan adanya upaya pengajuan secara individu maupun kelompok kepada kelompok lain untuk mencapai tujuan kedua belah pihak. Politik transaksional dilakukan oleh partai pemerintah dan non pemerintah. Dalam lobi politik partai pemerintah melakukan transaksi dengan partai non pemerintah.

Dalam politik transaksional, ideologi seringkali terabaikan. Transaksional hanya ditentukan oleh besarnya 'harga' atau jabatan yang disepakati bersama. Hal ini dapat dianalogikan dengan konsep jual beli barang atau barter dalam dunia ekonomi. Sekalipun pembelinya adalah orang yang tidak dikenal dan bahkan musuh, barang akan dilepas ketika calon pembeli berani membayar dengan harga tinggi.

Hal yang sama juga dapat terjadi dalam dunia politik. Ada manuver politik, ada kalkulasi dan tawar menawar. Akan ada kesepakatan dan deal-deal politik ketika ada keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak. Masuknya Demokrat dalam koalisi Kabinet Indonesia Maju tentunya berkaitan dengan deal-deal politik yang telah dibangun sebelumnya. Presiden Jokowi tentunya tengah memperhitungkan sejumlah kemungkinan ke depan di tengah prahara politik dan demokrasi di Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja.

Manuver-manuver politik ini tentunya memiliki pesan simbolis di dalamnya. Jokowi tentunya juga sedang mempertimbangankan situasi kerenggangannya dengan PDIP saat ini dan di tengah bola panas pemilu saat ini. Apalagi kemudian dikaitkan dengan manuver-manuver politik yang dilakukan Jokowi akhir-akhir ini termasuk dengan pertemuannya dengan Surya Paloh baru-baru ini. Jokowi sepertinya sedang mengupulkan kekuatan baru, amunisi baru dalam mengakhiri masa jabatannya.

Pelantikan AHY tentunya tidak terlepas dari pesan simbolis berupa transaksi-transaksi politik dan kesepakatan-kesepakatan yang dibangun oleh Jokowi dan bisa jadi juga oleh Prabowo-Gibran. Hal ini tentunya juga akan berdampak pada penyelenggaraan negara. Sebab jika pengangkatan pejabat tidak berdasarkan pada kompentensi melainkan lebih pada hadiah, balas budi bahkan transaksional.

Kemudian publik dapat menilai bahwa politik transaksional seperti ini dapat melahirkan berbagai ketimpangan dan bahkan dapat menjadi penyebab lahirnya sejumlah tindakan penyelewengan. Realitas politik inilah yang tengah berkembang bahwa dunia politik sarat dengan tukar menukar jabatan dan kuasa yang kemudian berdampak pada penyelenggaraan negara yang timpang. Hal ini terutama disebabkan karena pengangkatan tidak didasari oleh kompetensi melainkan oleh transaksional dan balas jasa.

Oleh karena itu ditengah dinamika politik ini, masyarakat dituntut untuk tetap kritis mengawasi setiap bentuk penyelenggaraan negara agar tidak terjadi berbagai bentuk penyelewengan. Terlepas dari manuver politik di dalamnya, pada akhirnya kita berharap bahwa AHY mampu menjalankan tugas dan amanat yang diberikan dengan baik.