Dampak Pemilu 2024 Terhadap Perekonomian Daerah: Apa yang Perlu Dipersiapkan?

image : https://www.shutterstock.com/image-photo/text-pce-personal-consumption-expenditureon-wood-2248581175

Tahun 2024 menjadi momentum penting bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, tidak hanya karena perhelatan politik nasional melalui pemilu, tetapi juga karena dampaknya yang signifikan terhadap perekonomian, terutama di daerah. Pemilu selalu menjadi periode di mana sektor ekonomi bergerak dinamis dari tingkat nasional hingga lokal. Di tengah perubahan ini, pemerintah daerah dan pelaku ekonomi lokal dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang untuk mengelola ekonomi yang bisa terpengaruh oleh fluktuasi politik.

Bagaimana Pemilu Mempengaruhi Ekonomi Daerah?

Dilansir dari mediakeuangan.kemenkeu.go.id oleh CS. Purwowidhu (2023), pemilu serentak 2024 berpotensi mendorong konsumsi, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan, Abdurohman, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengalokasikan dana pemilu sebesar Rp15,87 triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dana ini diharapkan mendorong perputaran ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan konsumsi yang disebabkan oleh belanja pemerintah dan kampanye calon legislatifa pemerintah untuk pemilu diperkirakan akan menaikkan kontribusi konsumsi pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 1% di tahun 2024, sedangkan konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) diproyeksikan naik hingga 6,57% karena pengeluaran dari para caleg yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah . Kenaiki ini berpotensi memberikan dorongan langsung pada ekonomi daerah, meskipun efeknya kemungkinan bersifat jangka pendek.

Tantangan Bagi Pemerintah Daerah dan UMKM

Para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di daerah sering kali merasakan dampak positif selama masa kampanye karena meningkatnya permintaan akan berbagai produk lokal. Namun, ketergantungan yang tinggi pada belanja politik membuat UMKM rentan mengalami penurunan pendapatan setelah pemilu berakhir. Hal ini perlu diantisipasi dengan perencanaan ekonomi yang berkelanjutan agar UMKM tetap bisa berkembang setelah pemilu usai.

Selain itu, pelaku UMKM dan pemerintah daerah perlu mewaspadai inflasi yang mungkin muncul akibat tingginya permintaan barang dan jasa selama masa kampanye. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu merancang kebijakan yang memastikan distribusi anggaran untuk pemilu juga dapat memberi dampak ekonomi berkelanjutan bagi daerah setelah pemilu.

Langkah Persiapan: Membangun Ketahanan Ekonomi Daerah

Agar perekonomian daerah tidak hanya tumbuh sementara tetapi juga berkelanjutan, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, pemerintah daerah perlu fokus pada penguatan sektor-sektor ekonomi lokal yang memiliki potensi jangka panjang, seperti sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Sektor-sektor ini bisa menjadi basis ekonomi yang tidak hanya bergantung pada periode pemilu.

Kedua, penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan adanya kepastian politik dan kebijakan yang pro-bisnis di daerah, investor akan lebih percaya untuk menanamkan modal di daerah. Upaya ini perlu didukung dengan transparansi anggaran serta kebijakan yang berpihak pada pembangunan ekonomi yang adil dan merata .

Mendorong antara Pemerintah Daerah dan Pelaku Bisnis

Sinergi antara pemerintah daerah dan pelaku bisnis lokal juga sangat diperlukan di tahun politik ini. Pemerintah dapat menggandeng pelaku usaha untuk menggelar program-program yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal. Sebagai contoh, produk-produk UMKM dapat dipromosikan dalam kegiatan politik atau kampanye yang berlangsung di daerah. Selain memberi manfaat ekonomi langsung, strategi ini juga dapat menjadi bentuk promosi bagi produk-produk lokal ke pasar yang lebih luas.

Contoh Program Pemerintah dalam Pemberdayaan UMKM

Berikut adalah lima contoh program pemerintah yang berperan dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia:

1.Undang-Undang Cipta Kerja

Pemerintah menyusun UU Cipta Kerja untuk mendorong UMKM bertransformasi dari sektor informal ke formal. Regulasi ini bertujuan menyederhanakan proses perizinan, memberikan perlindungan, serta pemberdayaan yang memudahkan UMKM untuk berkembang. Langkah ini penting, terutama bagi UMKM di daerah, agar mereka dapat berdaya saing dan berkontribusi lebih pada ekonomi nasional.

2.Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program PEN hadir untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Program ini mencakup subsidi bunga, penempatan dana pemerintah di perbankan, dan bantuan produktif bagi usaha mikro. Program ini diharapkan mampu mengurangi beban UMKM serta memfasilitasi akses permodalan yang diperlukan, terutama bagi UMKM yang terdampak pandemi.

3.Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program KUR disalurkan melalui lembaga keuangan dengan subsidi bunga dari pemerintah, yang bertujuan meningkatkan akses pembiayaan untuk UMKM. Melalui program ini, pelaku usaha kecil bisa memperoleh modal kerja dengan bunga ringan, yang sangat membantu dalam pengembangan usaha mereka, khususnya di masa pemilu ketika permintaan sering kali meningkat.

4.Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI)

Diluncurkan pada 2020, Gernas BBI bertujuan untuk meningkatkan branding produk lokal. Pemerintah mendorong UMKM untuk memanfaatkan platform digital guna menjangkau pasar yang lebih luas. Gerakan ini juga relevan di tahun politik, di mana produk lokal dapat dipromosikan dalam berbagai kegiatan kampanye, meningkatkan visibilitas dan penjualan UMKM lokal.

5.Perluasan Ekspor Produk Indonesia melalui ASEAN Online Sale Day (AOSD)

ASEAN Online Sale Day adalah inisiatif yang memungkinkan pelaku UMKM di Indonesia untuk memperluas pasar ke negara-negara ASEAN. Melalui acara belanja daring ini, UMKM dapat mempromosikan produk mereka di kancah regional, memperkuat citra produk lokal di luar negeri, serta meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

Pentingnya Stabilitas Ekonomi di Tengah Dinamika Politik

Dari pemilu 2024 ini, diharapkannya dari pemerintah daerah bersama para pelaku ekonomi lokal dapat bersiap untuk mengelola dampak yang mungkin muncul, baik positif maupun negatif. Stabilitas ekonomi menjadi kunci untuk menjaga ketahanan ekonomi daerah agar tidak terpengaruh oleh ketidakpastian politik. Dengan persiapan yang matang dan strategi ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan, dampak pemilu terhadap ekonomi daerah bisa menjadi peluang besar, bukan sekadar tantangan sementara.