Menilik Isu di Balik Upaya Ganti Nama India Menjadi Bharat

Ilustrasi penggantian nama India menjadi Bharat. Foto: shutterstock

Beberapa hari yang lalu Perdana Menteri India, Narendra Modi, menunjukkan keinginannya untuk mengubah nama India menjadi Bharat. Hal itu ia tunjukkan melalui undangan resmi pemerintah kepada para tamu yang menghadiri KTT G20 di negara tersebut. Langkah ini memicu perhatian dan respons dari kalangan publik baik pada skala internal India maupun dunia Internasional.

Perubahan penamaan India menjadi Bharat tentu saja bukan tanpa alasan. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan itu, mengatakan bahwa nama India adalah simbol perbudakan yang disisakan oleh penjajahan yang pernah dilakukan inggris selama 200 tahun di India.

Oleh karena itu, Bharat menjadi kata yang paling tepat untuk menggantikannya. Langkah ini dianggap sebagai upaya menjauhkan negara tersebut dari warisan kolonial. Bharat sendiri adalah istilah sansekerta yang biasanya menjadi pilihan bahasa hindi untuk menyebut India, dan sebagai simbol budaya negara tersebut.

Sebelumnya, Narendra Modi juga telah memperlihatkan keinginannya tersebut saat menghadiri puncak KTT ke-43 ASEAN di Indonesia pada 7 September lalu. Juru bicara senior Partai Bharatiya Janata (BJP) selaku partai di bawah pimpinan Narendra Modi, menyebutkan bahwa pada saat itu status Narendra Modi adalah sebagai Perdana Menteri Bharat (Al Jazeera 2023).

Narendra Modi saat menghadiri KTT-43 ASEAN sebagai Perdana Menteri Bharat. Foto: Tangkapan layar youtube Sekretariat Presiden.

Antara India dan Bharat sebenarnya adalah nama yang sama-sama digunakan untuk menggambarkan negara tersebut. Tetapi, India adalah nama yang paling umum digunakan, dan dikenal oleh kalangan masyarakat lokal maupun secara global (Mogul & Manveena, 2023).

Menariknya, saat ini pemerintahan Narendra Modi sudah mulai mengisyaratkan bahwa masyarakat India dan internasional harus melepaskan nama India dan menyebut negara Bharat.

Lalu, apakah keinginan Narendra Modi tersebut murni didasari oleh komitmennya dalam menghapuskan warisan kolonial? jika iya, mengapa pergolakan politik internal India begitu memanas pasca kebijakan ini diambil oleh Narendra modi? Untuk menelaah kebijakan tersebut, menarik untuk melihat beberapa isu yang tengah terjadi di India sebelum kebijakan kontroversial Narendra Modi.

Tahun 2024 adalah masa peralihan kepemimpinan yang di India melalui pemilihan umum. Maka, pada juli 2023, pemimpin dari 26 partai oposisi India membentuk aliansi yang dikenal dengan Indian National Developmental Inclusive Alliance (INDIA).

Tujuannya adalah untuk menggeser pemimpin yang berkuasa saat ini pada pemilu mendatang. Aliansi ini tentu saja menjadi ancaman bagi Narendra Modi, hingga kemudian membuat taktik politik dengan merumuskan kebijakan yang mengubah nama India menjadi Bharat (Al Jazeera 2023).

Pertemuan Partai oposisi utama India tahun 2023. Foto: Shutterstock

India sendiri adalah negara dengan mayoritas penduduknya adalah Hindu, di mana kelompok nasionalis mereka merupakan basis suara utama perdana menteri.

Bagi masyarakat hindu, hal-hal terkait budaya hindu adalah napas bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, memelihara budaya hindu berarti melindungi penduduknya (CNN, 2022).

Karena kata Bharat sangat identik dengan kebudayaan Hindu, maka keputusan Narendra Modi untuk menggunakannya sebagai nama negara, tentu akan dinilai memperkuat warisan budaya hindu.

Dalam hal ini, dengan alasan budaya dan sejarah, langkah yang diambil Narendra modi akan menimbulkan narasi-narasi bahwa kebijakannya pro bagi kepentingan masyarakat (populisme). Taktik ini memungkinkan Narendra Modi mendapatkan suara yang lebih banyak pada Pemilu mendatang dari kalangan nasionalis hindu.

Dukungan Nasionalis hindu kepada Narendra Modi. Foto: Shutterstock

Perubahan nama India menjadi Bharat juga dapat ditelaah dari Isu kebangkitan sayap kanan hindu di India. Narendra Modi adalah bagian dari partai Bharatiya Janata (BJP), di mana partai ini berafiliasi dengan organisasi kelompok sayap kanan hindu di India, Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS).

Selama ini pemerintahan Narendra Modi banyak menunjukkan upaya mengubah india menjadi negara nasionalis Hindu (Beltes, 2023). Perubahan nama menjadi Bharat yang sangat kental dengan budaya hindu, bisa saja masih menjadi bagian dari upayanya untuk memperkuat identitas Hindu di India.

Sehubungan dengan itu, dengan menguatnya nasionalisme hindu di India tentu akan menyebabkan penganut agama lain di negara tersebut menjadi terpinggirkan. Bahkan, narasi seperti Waspadalah terhadap Islam masih menjamur di kalangan masyarakat.

Dapat dikatakan bahwa wacana perubahan menjadi Bharat pada dasarnya berakar dari intoleransi di India, dan kebijakan ini secara tidak langsung menunjukkan adanya upaya untuk menghapus penganut agama lain dari India.

Perempuan muslim India protes terhadap RUU Amandemen Kewarganegaraan kontroversial anti muslim. Foto: Shutterstock

Jadi, pada akhirnya narasi perubahan nama dari India menjadi Bharat yang dimotivasi oleh keinginan untuk menyingkirkan warisan kolonial sepertinya kurang relevan dengan situasi yang terjadi di India.

Ini lebih kepada strategi populis sebagai respons atas sikap oposisi, demi mengamankan kekuasaan pada pemilu mendatang. Selain itu, kebijakan ini berupaya meredupkan kaum tertentu yang terus menganut identitas India, bahkan perlahan akan dilabeli sebagai orang lain yang bukan bagian dari Bharat atau warga negara Hindu.