Mitigasi Risiko Politik Usai Penangkapan Azis Syamsuddin

Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar Azis Syamsuddin memakai baju tahanan usai pemeriksaan di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Sabtu (25/9/2021) dini hari. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Risiko manuver politik adalah tahapan penting yang harus disiasati oleh setiap partai politik (parpol). Partai politik sebagai mesin politik adalah gudang amunisi yang selalu dibidik oleh siapa pun – termasuk rakyat sebagai konstituen. Di tengah bobroknya panorama citra politikus jebolan parpol tertentu, mitigasi risiko politik harus segera dibenahi.

Penangkapan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aziz Syamsuddin adalah taruhan besar bagi Partai Golongan Karya (Golkar). Penetapan Azis sebagai tersangka kasus korupsi pengurusan perkara di Lampung Tengah adalah profil muram kader-kader parpol di era sekarang. Azis adalah salah satu orang pilihan Golkar. Ketika Azis lolos dalam pemilu legislatif DPR-RI pada 2019 kemarin, Azis kemudian diberi support untuk mewakili Golkar dari meja pimpinan.

Waktu Azis di meja pimpinan rupanya tak terlalu lama. Azis tiba-tiba dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi. Azis dijemput penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (24/9/2021) malam di kediamannya di Jakarta Selatan. Sebelum dibawa ke KPK, Azis terlebih dahulu menjalani tes antigen. Hasilnya, nonreaktif Covid-19. Azis tiba di gedung KPK sekitar pukul 02.00 dini hari. Ketika tiba di gedung KPK, Azis sama sekali tak merespons pertanyaan wartawan.

Penangkapan Azis Syamsuddin sebenarnya menjadi catatan merah untuk citra politisi saat ini. Sebelumnya, kita dikejutkan dengan penangkapan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo (Gerindra) dan Menteri Sosial Juliari Batubara (PDIP). Mereka adalah utusan-utusan partai yang dinilai baik secara kinerja. Poin-poin terkait kepemimpinan mereka pun bahkan dilirik hingga diberi tanggung jawab penting dalam kursi pemerintahan.

Lalu, bagaimana seharusnya parpol bersikap, pasca penangkapan Azis? Golkar secara cepat membuat pernyataan bahwa pihaknya akan memproses penggantian Azis dari posisi Wakil Ketua DPR. Menurut Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar Supriansa mengatakan, pada prinsipnya Golkar merespons positif semua langkah KPK terkait penyidikan kasus Azis.

Golkar bahkan memberikan ruang terbuka kepada KPK agar menyidik kasus Azis sebaik mungkin. Di samping itu, sebagai sekolah kaderisasi, Golkar juga mengharapkan Azis bisa bertindak “kooperatif” selama proses penyidikan.

Golkar tentunya harus bersikap terbuka. Jika kasus Azis sudah berkekuatan hukum tetap, Golkar akan mengambil langkah cepat untuk mencari pengganti. Calon pengganti dalam hal ini tentunya akan menjadi sorotan publik.

Rakyat sebagai pemilik suara sah di ruang DPR mengharapkan agar Golkar mampu menghadirkan sosok pengganti Azis yang bijak, bersih, jujur, dan merakyat. Langkah yang diambil Golkar saat ini menjadi sesuatu yang monumental terutama dalam menjaga persepsi publik terhadap citra parpol.

Golkar harus hati-hati dalam membuka kartu pengganti. Sebelumnya kader Golkar Alex Noerdin sudah dijerat KPK dan kini Golkar harus mempertaruhkan citra partainya usai Azis ditangkap. Publik dan Golkar secara internal tentu tahu bahwa Golkar memiliki banyak stok pemimpin yang baik. Akan tetapi, langkah-langkah yang tepat harus tetap dijaga.

Pertama, Golkar perlu membenahi kursi keterwakilannya di DPR usai Alex dan Azis tersandung kasus korupsi. Hal ini tentunya menjadi pilihan penting mengingat citra DPR secara umum, juga tengah disoroti publik. Kedua, Golkar berani mengambil langkah ekstra untuk kampanye anti-korupsi di lingkup pemerintahan. Ketiga, upaya pembenahan internal kader partai perlu dilakukan sedini mungkin sebelum mesin pemilu mulai dinyalakan pada pertengahan 2022 nanti.

Semua upaya ini diharapkan agar citra Golkar tetap membaik di mata publik. Proses pembenahan secara tepat dan cepat membantu Golkar secara internal untuk memitigasi risiko tahapan, usai beberapa kadernya terjerat kasus korupsi.