16 Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Dianggap Belum Nendang

18 Oktober 2019 20:45 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) dalam acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2019). Foto: Dok. Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kiri) dalam acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Negara, Jakarta, Jumat (18/10/2019). Foto: Dok. Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden
ADVERTISEMENT
Center Reform on Economics (Core) menilai 16 paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah dirasa masih belum optimal alias kurang nendang.
ADVERTISEMENT
Direktur Core, Pieter Abdullah mengatakan, hal itu disebabkan capaian dari kebijakan itu selain tak berdampak signifikan, juga tak cukup efektif mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke angka 5 persen.
"Kebijakan yang memudahkan investasi di periode pertama sudah ada 16 paket kebijakan, tetapi itu belum nendang belum efektif," kata Pieter di Menara BCA, Jakarta, Jumat (18/10).
Kebijakan insentif pajak misalnya. Program insentif pajak yang ditawarkan kepada para pelaku usaha agar tertarik menanamkan modalnya ke Indonesia seperti fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan (tax holiday) hingga pemberian insentif pajak jumbo atau super deductible tax dirasa belum optimal.
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelum acara silaturahmi kabinet kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (18/10/19). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Pieter juga bilang, masalah lain yang muncul dari kebijakan itu ialah tingginya tuntutan pemerintah terhadap penerimaan pajak. Tahun ini, pemerintah menargetkan perolehan perpajakan senilai Rp 1.786,4 triliun.
ADVERTISEMENT
"Menurut pengusaha itu artinya memerintah DJP untuk kejar wajib pajak yang itu-itu lagi. Dan itu dampaknya bagi dunia usaha besar, mereka justru akan menahan investasi. Jadi ibarat dilepas kepala tapi dipegang ekornya," ujar dia.
Ke depan, Pieter berharap pemerintah bisa lebih efektif dan tepat sasaran dalam mengeluarkan kebijakan. Baik berupa kebijakan moneter, fiskal dan riil.
"Kalau ini dilaksanakan sejalan, ada sinergi dari tiga kebijakan, baik kebijakan moneter, fiskal, dan sektor rill maka kita bisa menaruh harapan optimis pada perekonomian Indonesia," tuturnya.