5 Klaim Faisal Basri soal Hilirisasi Untungkan China Dibantah Kemenko Marves

Faisal Basri. Foto: Wahyu Putro A/ANTARA FOTO

Ekonom Senior INDFE Faisal Basri menyebut hilirisasi nikel yang dilakukan Presiden Jokowi lebih menguntungkan China dibanding Indonesia. Setidaknya ada 5 poin klaim yang dilayangkan Faisal mendasari opininya tersebut.

Namun, semua klaim Faisal Basri dibantah oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Septian Hario Seto.

1. Nilai Rp 510 Triliun dari Ekspor Hilirisasi Nikel

Presiden Jokowi sebelumnya menyangkal pernyataan Faisal Basri. Jokowi mengatakan realisasi nilai tambah hilirisasi nikel menjadi Rp 510 triliun. Namun angka RP 510 triliun itu disangkal lagi oleh Faisal Basri. Bahkan ekonom tersebut mengatakan angka yang disampaikan Jokowi tak jelas sumber hitungannya dari mana.

"Lalu, dari mana angka Rp 510 triliun? Berdasarkan data 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi adalah USD 27,8 miliar. Berdasarkan rerata nilai tukar rupiah tahun 2022 sebesar 14.876 per USD, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) setara dengan Rp 413,9 triliun," kata Faisal Basri.

Apa yang dilontarkan Faisal Basri itu lalu disangkal Seto. Menurutnya Faisal Basri tidak update dengan perkembangan hilirisasi nikel di Indonesia.

"Sehingga dia hanya memasukkan angka ekspor besi dan baja senilai USD 27,8 miliar atau Rp 413,9 triliun. Padahal hilirisasi nikel kita juga memproduksi nickel matte dan Mixed Hydrate Precipitate (MHP) yang tergabung dalam HS Code 75," kata Seto kepada kumparan, Selasa (15/8).

Seto merinci, tahun 2022, nilai ekspor nickel matte dan MHP adalah USD 3,8 miliar dan USD 2,1 miliar. Selain itu masih ada beberapa turunan nikel di HS Code 73. Jika angka ekspor semuanya ditotal maka angkanya adalah USD 34.3 milyar atau Rp 510.1 triliun. "Tepat sesuai yang Presiden Jokowi sampaikan," tegasnya.

2. Fasilitas Tax Holiday 20 Tahun

Faisal Basri mengatakan negara menerima pendapatan negara yang kecil dikarenakan perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

"Di sini Faisal Basri tidak memahami ketentuan tax holiday di Indonesia sehingga mencapai kesimpulan yang salah," kata Seto.

Seto menjelaskan, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar 30 triliun atau lebih. Jika kurang dari itu maka akan menyesuaikan periodenya, yakni antara 5-15 tahun. Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, sementara pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar.

Berdasarkan data pemberian tax holiday tahun 2018-2020, rata-rata perusahaan smelter yang memperoleh tax holiday hanya 7-10 tahun. Sementara hanya ada 2 yang memperoleh 20 tahun, di mana saat ini hanya 1 yang beroperasi.

"Masih ada banyak juga smelter yang tidak memperoleh tax holiday karena tidak memenuhi persyaratan selain nilai investasi. Setelah periode tax holiday habis, maka mereka harus membayar pajak sesuai ketentuan," tegas Seto.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto dalam Forum Kemitraan Investasi di Jakarta, Rabu (7/12/2022). Foto: Youtube Kementerian Investasi-BKPM/HO ANTARA

Dengan demikian, untuk smelter-smelter yang dibangun periode 2014-2016 dan memperoleh tax holiday selama 7 tahun, saat ini sudah memulai membayar PPh Badan.

Seto merinci, dengan mencocokkan data KBLI perusahaan-perusahaan yang memperoleh tax holiday (KBLI 24202), dan penerimaan perpajakan dari KBLI tersebut, dapat terlihat tren peningkatan yang signifikan dari pendapatan perpajakan tahun 2016-2022.

Penerimaan perpajakan tahun 2022 dari sektor hilirisasi nikel adalah Rp 17,96 triliun, atau naik sebesar 10,8 kali dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 1,66 triliun. Dan untuk pendapatan PPh Badan tahun 2022 adalah Rp 7,36 triliun atau naik 21,6 kali dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp 0,34 triliun.

3. Harga Bijih Nikel Murah Untungkan China

Faisal bilang, nilai tambah yang dinikmati perusahaan smelter China semakin besar karena mereka membeli bijih nikel dengan harga super murah. Menggunakan data 2022, Faisal memaparkan selisih harga bijih nikel di dalam negeri dengan harga internasional bisa mencapai puluhan dolar per ton.

Seto menjelaskan, harga bijih nikel pasar internasional meningkat karena supply nikel global turun akibat pemerintah melakukan pelarangan ekspor mulai tahun 2020 hingga saat ini.

"Artinya, jika ekspor bijih nikel kembali dibuka, maka harga nikel internasional pasti akan turun, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM pasti akan lebih kecil," kata Seto.

Seto membandingkan harga ekspor bijih nikel periode tahun 2018-2019, ketika ekspor bijih nikel belum dilarang, dengan HPM Nikel di periode yang sama, 2018-2019. Didapatkan, selisih antara harga ekspor dengan harga HPM dengan grade 1,7 persen dan MC 35 persen hanya lah USD 5,5/ton dan USD 6,9/ton.

4. Nilai Tambah Hilirisasi Nikel 90 Persen Untungnya ke China

Seto juga membantah Faisal yang mengatakan 90 persen nilai tambah hilirisasi nikel di Indonesia dirasakan China. Alasan Faisal Basri adalah hilirisasi nikel di Indonesia sekadar mengubah bijih nikel menjadi nickel pig iron (NPI) dan feronikel yang 99 persennya diekspor ke China, dan di sana produk tersebut digunakan untuk mendukung industrialisasi di China.

"Dalam hal ini cukup sederhana untuk membuktikan bahwa pola pikir Faisal Basri salah. Jika ekspor bijih nikel ini terus dilakukan maka nilai manfaat dari bijih nikel yang kita miliki 100 persen dinikmati oleh negara lain. Jadi negara asing 100 persen dan Indonesia 0 persen. Tidak ada pajak dan penambahan tenaga kerja yang tercipta di Indonesia," tegas Seto.

Analisa Seto, dari 100 persen nilai produk smelter, kontribusi bijih nikel adalah 40 persen, 12 persen laba operasi yang bisa dinikmati investor, dan 48 persen adalah sumber daya tambahan yang perlu dikeluarkan untuk mengolah bijih nikel tersebut.

Dari 48 persen angka tersebut, 32 persennya dinikmati oleh para pelaku ekonomi di dalam negeri dalam bentuk batu bara (untuk listrik), tenaga kerja, dan bahan baku lain. Sehingga hanya 16 persen yang dinikmati oleh pihak supplier dari luar negeri.

Faisal Basri dan Jokowi. Foto: Antara dan Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Berdasarkan hitungan tersebut, nilai tambah yang dinikmati oleh pihak luar negeri (investor dan supplier) adalah 16 persen ditambah komponen laba operasi 12 persen, sehingga menjadi 28 persen. Sehingga, nilai tambah yang dinikmati oleh dalam negeri adalah 32 persen atau secara proporsi mencerminkan sekitar 53 persen.

"Nilai tambah dalam negeri akan lebih besar jika pihak investor asing tersebut melakukan reinvestasi di dalam negeri, tidak lagi mendapatkan tax holiday atau bahkan ada keterlibatan investor lokal, seperti Harum Energy, Trimegah Bangun Persada dan Merdeka Battery Materials," tegas Seto.

5. Kebijakan Hilirisasi Nikel Tak Mendukung Industrialisasi RI

Faisal Basri mengatakan kebijakan hilirisasi nikel tidak mendukung industrialisasi di Indonesia. Menurut dia, semestinya apa yang dilakukan pemerintah adalah menjalankan strategi industrialisasi, bukan sekadar melakukan kebijakan hilirisasi.

Dengan industrialisasi bisa memperkuat struktur perekonomian dan industri. Hal ini dia nilai belum terjadi dari hilirisasi nikel karena kontribusi industri pengolahan terhadap PDB justru menurun.

"Dalam mencapai kesimpulan ini, Faisal Basri tidak menganalisis data dengan cermat," kata Seto.

Seto menjelaskan, memang benar kontribusi industri pengolahan menurun pada periode 2014 dibandingkan 2022, namun hal itu sebagian besar disebabkan karena turunnya kontribusi subsektor industri batu bara dan pengkilangan migas, industri alat angkutan dan industri kayu, alat dari kayu dan lain-lain, yang turun masing-masing hingga 1,3 persen, 0,5 persen dan 0,4 persen terhadap PDB.

Sementara, kontribusi subsektor industri logam dasar terhadap PDB justru meningkat 0,1 persen, utamanya didorong oleh hilirisasi nikel. "Tanpa ada hilirisasi nikel, penurunan kontribusi industri pengolahan tentunya akan lebih turun," ujarnya.

Seto menambahkan, kinerja hilirisasi nikel dalam mendorong industrialisasi terlihat di level provinsi. Sejak tahun 2014 hingga 2022, provinsi di mana hilirisasi nikel terjadi mengalami peningkatan share industri manufaktur yang signifikan.

"Share industri pengolahan di Sulawesi Tengah mengalami peningkatan hingga 34,4 persen poin, sementara share industri pengolahan di Maluku Utara mengalami peningkatan hingga 24,0 persen poin," pungkasnya.