5 Tahun Dipimpin Prabowo, Kemhan Habiskan Rp 693 T, Buat Belanja Apa Saja?

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menyupiri Presiden Joko Widodo saat mengunjungi PT Pindad. Foto: Agus Suparto/Presidential Palace

Selama lima tahun terakhir dipimpin Prabowo Subianto, Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menghabiskan alokasi anggaran sebesar Rp 693 triliun. Secara tren, anggaran Kemhan juga terus naik dari tahun ke tahun.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, Kemhan mendapatkan anggaran senilai Rp 139,27 triliun, atau kedua yang paling besar di bawah Kementerian PUPR yang dapat Rp 147,37 triliun. Bahkan pada 2022, anggaran Kementerian Pertahanan mencapai Rp 134 triliun dan tercatat jadi yang tertinggi.

Anggaran Kementerian Pertahanan tersebut, tak seluruhnya digunakan untuk belanja atau Modernisasi Alutsista (alat utama sistem senjata). Pada APBN 2024 misalnya, alokasi untuk alutsista sebesar Rp 43,02 triliun. Secara nominal merupakan yang terbesar kedua setelah alokasi untuk Dukungan Manajemen sebesar Rp 77,57 triliun.

Berdasarkan catatan kumparan, sejumlah alutsista yang telah dibeli kementerian Prabowo Subianto itu, antara lain sejumlah kapal selam hingga jet tempur yang berasal dari Amerika Serikat, Prancis, hingga Uni Emirat Arab (UEA).

Alokasi anggaran Kemhan lainnya di 2024 adalah untuk:

Triliunan anggaran yang dipakai Prabowo untuk membeli alutsista itu kemudian disindir oleh Cawapres 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin). Dia mengaku heran mengapa negara rela utang triliunan rupiah untuk membeli alat perang, padahal negara sedang tidak berperang.

"Anggaran pemerintah lebih baik digunakan untuk membeli alat pertanian. Ketahanan pangan tidak kurang penting dibandingkan ketahanan militer. Saat ini rakyat lebih butuh makan dibanding alutsista yang dibeli pemerintah," ujarnya dalam acara Resolusi Indonesia, Jumat (5/12).

Manfaat Alutsista yang Dibeli Prabowo untuk Rakyat Indonesia

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) mencoba senjata saat kunjungan kerja ke PT PINDAD di Bandung. Foto: Dok. Kementerian Pertahanan

Peneliti Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis mengatakan belanja negara berupa alutsista merupakan investasi jangka panjang, yang ke depan juga akan dirasakan manfaatnya bagi masyarakat.

"Makanya belanja alutsista sebenarnya merupakan investasi masa depan demi kepentingan nasional kita, terutama dalam menjaga sumber daya alam di wilayah maritim yang seyogya bisa dikelola sendiri untuk kesejahtraan masyarakat Indonesia," kata Beni kepada kumparan, Sabtu (6/1).

Beni mencontohkan maraknya ilegal fishing yang masih terjadi di Indonesia. Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) melaporkan kerugian yang disebabkan oleh ilegal fishing menggerus kekayaan perikanan mencapai 26 juta ton per tahun dengan potensi kerugian USD 23 miliar. Beni bilang, alutsista itu dibeli demi menjaga dan melindungi dari sumber daya laut Tanah Air.

"Daripada dicuri oleh kapal asing. Dan peningkatan kemampuan alutsista dapat menjaga stabilitas keamanan di berbagai wilayah perbatasan dan wilayah rawan penyelundupan barang/orang, dan ancaman non-tradisional lain," kata dia.

Porsi Jumbo Kemenhan Dibanding Kementerian Lain

Dalam APBN 2024 Kemhan mendapatkan anggaran senilai Rp 139,27 triliun alias terbesar kedua di bawah Kementerian PUPR. Kementerian yang ada di bawahnya seperti Kementerian Kesehatan di posisi keempat sebesar Rp 90,27 triliun, Kementerian Sosial di posisi kelima sebesar Rp 79,19 triliun, dan Kementerian Perhubungan di posisi ke-8 sebesar Rp 38,44 triliun.

Masing-masing kementerian membelanjakan APBN dengan tugas pokok dan fungsinya. Bantuan sosial untuk masyarakat oleh Kemensos, fasilitas kesehatan di Kementerian Kesehatan, sampai konektivitas transportasi di rana Kementerian Perhubungan.

Beni menilai, bila sudut pandangnya adalah korelasi dampak langsung belanja kementerian dengan persentase alokasi anggaran di setiap kementerian, maka membandingkan belanja alutsista oleh Kemhan dengan belanja pemerintah yang sifatnya belanja publik di kementerian lainnya tidak bisa secara langsung dibandingkan.

Prabowo dan Jokowi saat menjadi rival di Pilpres 2019. Foto: AFP/Adek Berry

Catatan dari Beni, adalah soal transparansi penggunaan anggaran jumbo belanja alutsista di Kementeriannya Prabowo itu.

"Yang penting dicermati bagaimana akuntabilitas dan transparansi pembelanjaan alutsista tersebut. Menurut saya ini kelemahan kita," tegasnya.

Beni mencatat, Kementerian Pertahanan di tangan Prabowo dalam kurun 5 tahun terakhir lebih banyak belanja untuk pengadaan alutsista untuk Angkatan Udara (AU) dan Angkatan Laut (AL). Sebagai negara maritim, menurutnya itu sudah tepat.

"Artinya sudah mengarah pada penguatan alutsista AU Dan AL. Setidkanya 5 tahun teakhir ini alokasi belanja paling besar adalah beli pesawat transportasi Hercules C-130, jet tempur Rafale, kapal patroli, kapal tempur Italia Fincanteri, kerjasama pembuatan kapal selam Korsel, dan lain-lain. Tahun lalu juga Kementerian Pertahanan sudah kontrak beli radar Thales yang bisa menjangkau 500 km," pungkasnya.

Kritik Cak Imin, Rakyat Lebih Butuh Makan Ketimbang Senjata

Muhaimin Iskandar berkelakar dengan Prabowo Subianto usai menggelar pertemuan di kawasan Widya Chandra, Jakarta, Minggu (9/7/2023). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Sebelumnya, Cawapres 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menyinggung pengadaan alutsista pemerintah. Ia heran mengapa negara rela utang triliunan rupiah untuk membeli alat perang, padahal negara sedang tidak berperang.

“Kita enggak perang kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian,” kata Cak Imin saat berdialog dengan petani se Kabupaten Bandung, di Soreang, Jawa Barat, Rabu (3/1).

Ketua Umum PKB itu kemudian menyinggung ratusan triliun anggaran negara yang diperuntukkan untuk membayar utang.

“Kita punya uang setahun itu Rp 3.000 triliun, cash fresh, tapi 30 persen langsung dipotong untuk utang. Iya bener ya? Itu berarti Rp 490-an triliun untuk utang. Itu berarti tinggal Rp 2.500-an triliun sisanya,” kata Cak Imin.

Cak Imin menyebut, salah satu kegunaan utang itu untuk membeli alutsista. Padahal, menurutnya, masyarakat lebih membutuhkan makanan ketimbang alat perang.

"Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyatanya tidak dibutuhkan? Nyatanya kita butuh pangan," kata dia.