Adhi Karya Bidik Kontrak Baru Senilai Rp 23 T hingga Akhir Tahun 2022

PT Adhi Karya (Persero) Tbk bangun prasarana penyediaan air baku di Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Foto: Dok. Adhi Karya

Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk (Persero) atau ADHI, Entus Asnawi Mukhson, menargetkan Perseroan dapat meneken kontrak baru hingga Rp 23 triliun di akhir tahun 2022 ini.

Entus mengatakan, sejauh ini Adhi Karya sedang mengerjakan 180 proyek, di mana 72 persen proyek tersebut berada di Pulau Jawa, sementara 28 persen sisanya di luar Jawa.

Dia melanjutkan beberapa proyek besar yang digarap Adhi Karya. Pertama di Provinsi Aceh yakni Jalan Tol Banda Aceh-Sigli, Jakarta dan Banten ada proyek LRT Jabodebek dan MRT Fase II, di Jawa Barat ada konstruksi Cisumdawu, di Yogyakarta ada sederet proyek jalan tol dan Smelter Manyar.

Selain itu, Adhi Karya juga telah meneken beberapa proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yaitu Fender Jembatan Pulau Balang, hunian pekerja konstruksi IKN, dan proyek Jalan Tol Segmen 3A ruas Karang Joang-Kariangau.

"Kontrak baru yang kami catatkan sampai September 2022 nilainya Rp 18,1 triliun, mudah-mudahan sampai akhir tahun ini kami bisa mencapai kurang lebih angka Rp 22-23 triliun," ujarnya saat rapat dengan Komisi VI DPR, Rabu (9/11).

Entus Asnawi Mukhson, Ditkeu Adhi Karya. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Entus memaparkan, berdasarkan perolehan kontrak yang ada tersebut sumber pembiayaannya 71 persen berasal dari swasta dan lain-lain, 23 persen dari pemerintah, dan 6 persen dari BUMN.

"Kalau dibandingkan tahun lalu secara year on year, September 2021 (kontrak baru) Rp 11,5 triliun, sekarang kami catatkan Rp 18,1 triliun.

Piutang Adhi Karya Mencapai Rp 18 Triliun

Dalam kesempatan sama, Entus mengungkapkan Adhi Karya memiliki piutang mencapai Rp 18 triliun, di mana sebagian tagihannya ditujukan kepada BUMN.

"Dari Rp 18 triliun piutang ini separuhnya ada di BUMN, termasuk misalnya Angkasa Pura I dan II, kebetulan kita kerjakan pekerjaan bandara-bandara sebelumnya," ujarnya.

Dia menyebutkan asal piutang tersebut, pertama dari proyek bersama PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 8,1 triliun, di mana sudah terbayarkan Rp 5,3 triliun, sisanya akan dibayarkan melalui penyertaan modal negara (PMN).

Sejumlah pegawai PT Adhi Karya (Persero) berada di dalam LRT saat pelaksanaan uji coba lintasan LRT Jabodebek TMII-Cibubur di Jakarta, Rabu (11/11). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

Kemudian piutang kedua dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk proyek LRT Jabodebek. Total pembiayaan Adhi Karya di proyek ini sebesar Rp 23,3 triliun, sebesar Rp 4,2 triliun yang dibayarkan oleh KAI.

"KAI dulu mendapat PMN untuk menjalankan LRT hanya Rp 7,6 triliun, ternyata financial close dari perbankan hanya Rp 18 triliun, sehingga dijumlahkan hanya Rp 28 triliun. Sementara kebutuhan keseluruhan KAI ini Rp 34 triliun," jelasnya.

Entus memaparkan, sehingga penggunaan dana LRT Jabodebek sejauh ini di luar skema turnkey yaitu Rp 19,1 triliun. Sejauh ini, dana tersebut sudah terbayarkan Rp 15,6 triliun sehingga total piutang masih ada Rp 3,4 triliun yang akan dicairkan secara bertahap.

"Jadi kurang lebih sekitar Rp 3,4 triliun di situ nanti secara bertahap nanti kita tagihkan juga, pencairan ini akan mengurangi utang-utang kami yang selama ini sudah ada. Ini memang membebani balance sheet kami," pungkasnya.