AHY: Kebijakan Satu Peta 2.0 Jadi Solusi Permasalahan Lahan Investasi

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Tengah, Semarang, Senin (15/7/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengatakan, kebijakan satu peta (one map policy) 2.0 yang diluncurkan pemerintah ini bisa menjadi solusi dalam permasalahan lahan, khususnya untuk investasi.

“Ini menjadi kepastian hukum hak atas tanah, penggunaan lahan di berbagai daerah dan one map policy ini menjadi penting sekali karena seringkali masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita itu termasuk lahan-lahan yang dipersiapkan untuk investasi masih terkendala dengan isu tumpang tindih,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (18/7).

Dengan begitu, kebijakan satu peta ini bisa juga dimanfaatkan untuk membuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sehingga, para investor dan pemerintah daerah bisa menentukan tata ruang untuk kebutuhan industri.

Adapun kebijakan satu peta 2.0 ini diluncurkan oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan satu peta telah menurunkan angka tumpang tindih lahan hampir 20 juta hektare dalam waktu yang singkat.

Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Pera 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Rasuna Said, Jakarta pada Kamis (18/7). Foto: Widya Islamiati/kumparan

"Kebijakan satu peta ini ternyata dalam waktu singkat telah berhasil menurunkan tumpang tindih lahan hampir 20 juta hektare," kata Prabowo di Jakarta, Kamis (18/7).

Dalam kesempatan yang sama, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan, hingga Juli 2024 kebijakan satu peta telah diselesaikan sejumlah peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga yang ada di Tanah Air.

"Terkait dengan capaian kebijakan satu peta sampai dengan bulan Juli, diselesaikan 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga di 38 provinsi. Nah kebijakan satu peta menyelesaikan tumpang tindih lahan sejumlah 19,97 persen," tutur Airlangga di Jakarta, Kamis (18/7).

Airlangga juga mengatakan pemerintah telah menyepakati peluncuran kebijakan satu peta 2.0 dalam rapat koordinasi terbatas (Rakortas) yang dihadiri oleh Menko Bidang Politik Hukum dan HAM Hadi Tjahjanto.