AHY: Kementerian ATR BPN Dapat Tugas Setor PNBP Rp 3,2 T Tahun Depan

Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Jumat (12/7). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan Kementerian ATR/BPN mendapatkan tugas untuk bisa menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 3,2 triliun pada 2025.

AHY bilang, target ini lebih tinggi dari realisasi PNBP yang disetor Kementerian ATR/BPN pada tahun sebelumnya sebesar Rp 3 triliun. Angka target ini juga diputuskan dalam Rapat Kerja Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) TA 2025.

“Berdasarkan panitia rapat kerja RAPBN 2025, Kementerian ATR/BPN diberikan target PNBP sebesar Rp 3,2 triliun untuk tahun 2025, ada kenaikan Rp 200 miliar dari target sebelumnya yakni Rp 3 triliun dari target 2024,” tutur AHY dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

AHY juga menjelaskan strategi yang akan dilakukan oleh Kementerian ATR BPN untuk mengejar target ini, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pelayanan dari Kantor Pertanahan (Kantah). Dia optimistis, sebab target implementasi Kantah yang dapat menyelenggarakan sertifikasi elektronik pada 2024 sebanyak 104 unit, telah tercapai.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono berjalan menuju rumah warga untuk menyerahkan sertipikat tanah di Kelurahan Petuk Katimpun, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (28/6/2024). Foto: ANTARA FOTO/Auliya Rahman

“Dengan semangat yang tinggi, (saat ini) ada 445 yang sudah memiliki layanan sertifikat elektronik. Kita juga ingin menghadirkan pelayanan-pelayanan lain yang baik bagi masyarakat. Sehingga prosesnya juga cepat dengan demikian juga ada pemasukan PNBP yang bisa dikembalikan kepada negara,” jelas AHY.

Sementara, dari sisi jatah anggaran, Kementerian ATR BPN mendapatkan alokasi Rp 6,45 triliun untuk 2025. AHY sempat mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 7,58 triliun, hanya saja tidak disetujui Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Meski demikian, AHY memutuskan untuk tidak mengajukan usulan tambahan anggaran tersebut dan menerima alokasi dana Rp 6,45 triliun. “Kami menerima pagu anggaran ini (Rp 6,45 triliun) dan berupaya melakukan pengelolaan sebaik mungkin agar output-nya tetap optimal,” tutur AHY.