Anies hingga Luhut Bikin Kesepakatan untuk Cegah Jakarta Tenggelam

Anies Baswedan dan Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan dan Helmi Afandi/kumparan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serius melakukan pencegahan agar Jakarta tidak tenggelam, salah satu upayanya adalah melalui penyediaan air minum perpipaan untuk mengurangi ekstraksi air tanah. Hal ini diwujudkan dengan adanya penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Sinergi Dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MoU tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PUPR M. Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, isu Jakarta akan tenggelam menjadi alarm bagi pemerintah, salah satu penyebabnya adalah penggunaan air tanah secara terus menerus oleh masyarakat.

“Pemerintah merespons hal tersebut dan mengambil inisiatif untuk mengurangi dan menghentikan pemanfaatan air tanah di Jakarta dengan penyediaan air minum perpipaan yang mencukupi bagi masyarakat Jakarta. Mengingat urgensi permasalahan tersebut, perlu ada upaya yang terintegrasi dengan penanganan yang cepat” ujar Menko Marves Luhut pada keterangan resmi, Senin (3/1).

Masjid Wall Adhuna menjadi contoh paling kentara betapa derasnya laju kenaikan permukaan laut, dan penurunan tanah, di Jakarta Utara. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Luhut menjelaskan, saat ini kondisi cakupan layanan air minum perpipaan DKI Jakarta baru mampu memenuhi cakupan layanan seluas 64 persen, dan menyuplai 20.725 liter per detik air untuk 908.324 sambungan pelanggan. Akibatnya, masyarakat yang tidak memiliki akses air minum perpipaan cenderung menggunakan air tanah secara terus menerus sehingga menjadi penyebab penurunan muka tanah secara cepat.

Saat ini, Pemerintah Pusat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyusun sebuah perencanaan bersama atau Joint Planning yang menyinergikan proyek inisiatif Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang mencakup rincian program, jangka waktu serta skema pembiayaan yang tepat.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), M. Basuki Hadimuljono mengatakan kementerian PUPR telah berkomitmen untuk membangun tiga SPAM Regional melalui skema Kejasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Tanggul di Muara Baru untuk menahan air laut masuk permukiman penduduk. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Harapannya, dengan terbangunnya tiga SPAM tersebut dapat menambah kapasitas suplai air minum di Provinsi DKI Jakarta sebesar 9.254 liter per detik yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sebesar 30 persen.

Melalui kerja sama pemerintah pusat dengan Pemprov DKI tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap di tahun 2030 akses layanan air minum perpipaan di DKI Jakarta harus sudah terealisasi 100 persen.

“Kami berterima kasih kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PUPR yang berkomitmen bersama untuk mengatasi permasalahan ketersediaan air minum sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat Jakarta, sekaligus solusi bagi pencegahan penurunan muka tanah di Jakarta,” pungkasnya.