Arsjad Rasjid Ungkap Instruksi Prabowo: Kadin Harus Satu, Harus Solid

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara Puncak Hari Guru Nasional di Velodrome, Jakarta Timur, Kamis (28/11/2024). Foto: YouTube/ Sekretariat Presiden

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto meminta agar Kadin Indonesia hanya ada satu.

Arsjad mengatakan, di tengah segala dinamika global dan visi Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan kontribusi pengusaha. Sehingga dia menyayangkan terdapat dinamika perpecahan di tubuh Kadin Indonesia.

"Namun, sayangnya, di tengah transisi pemerintahan dan berbagai tantangan dinamika ekonomi nasional yang kita lihat terjadi belakangan di Kadin Indonesia sungguh memprihatinkan," kata Arsjad saat Rapimnas Kadin Indonesia 2024, Jumat (29/11).

Arsjad mengungkapkan masyarakat internasional, terutama para pengusaha yang ditemuinya, banyak yang menyoroti permasalahan yang tengah melanda Kadin Indonesia. Misalnya, ketika menghadiri ASEAN Business Investment Summit 2024 di Laos dan Future Investment Initiative Conference 2024 di Riyadh.

"Beberapa kali lawatan ke berbagai negara, pertanyaan dari kawan-kawan pengusaha cuma satu, yang dari luar negeri. What happened to Kadin Indonesia? Sedih. Apa yang terjadi di Kadin Indonesia?" ungkap Arsjad.

Arsjad memastikan Kadin Indonesia berusaha keras menjaga citra yang baik di mata dunia, terlepas dari berbagai masalah yang tengah terjadi dengan aktif menyelenggarakan berbagai perhelatan.

Konferensi Pers Arsjad Rasjid di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Minggu (15/9/2024). Foto: Dok. Kadin Indonesia

Arsjad tidak ingin dinamika tersebut berkepanjangan. Hal ini seiring dengan arahan dari Prabowo saat agenda Forum Bisnis Indonesia-China pada awal November lalu. Saat itu, Prabowo memberikan pesan Kadin Indonesia harus ada satu.

"Sesuai juga dengan arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto saat saya ke Tiongkok. Bapak Presiden memberikan instruksi yang jelas bahwa Kadin harus satu, dan Kadin harus solid," ungkap Arsjad.

Untuk itu, Kadin Indonesia menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) sekaligus meluncurkan White Paper Arah Pembangunan dan Kebijakan Bidang Ekonomi 2024-2029 yang berisi tujuh langkah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen.

"Rapimnas hari ini selain bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan Kadin setahun belakang dan merancang program kerja 2025, kita juga akan mendiskusikan langkah ke depan dan membuat keputusan-keputusan terkait dengan solusi penyelesaian dinamika organisasi dan munas," tutur Arsjad.

Arsjad mengungkapkan Rapimnas ini juga akan membahas soal fenomena perpecahan Kadin Indonesia yang terjadi usai penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) menetapkan Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia.

"Karena ini bukan tentang saya, karena ini bukan karena tentang siapa pun. Namun, sebagai seorang nakhoda, saya akan terus bertanggung jawab. Saya akan terus bersama teman-teman menjaga marwah Kadin," jelas Arsjad.

"Namun, jika Munas terselenggara, saya tidak akan maju. Karena saya tidak akan mempertahankan posisi atas dasar kekuasaan. Tidak, karena Kadin harus tetap satu. Kadin harus solid, tegak lurus kepada undang-undang dan keputusan presiden," tambahnya.

Secara umum, Program Kerja Kadin Indonesia 2025 akan mencakup di antaranya program peningkatan keanggotaan dengan target 1 juta anggota, termasuk anggota luar bisa (ALB) di daerah. Selanjutnya, inisiatif program peningkatan investasi di daerah, advokasi hukum bagi pelaku usaha, membantu mewujudkan keamanan siber yang optimal, dan peningkatan kapasitas SDM untuk memperkuat ekosistem dunia usaha.

Penyusunan White Paper dilakukan secara kolaboratif bersama delapan mitra, yaitu 5P Global Movement, Boston Consulting Group, DayaLima, Hukum Online, Indonesian Business Council, Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), McKinsey & Company, dan Universitas Gadjah Mada.

White Paper ini menghimpun masukan melalui survei dengan 1.618 responden dari pengurus Kadin pusat dan daerah, serta 48 Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 180 lebih pengurus Kadin pusat, 125 lebih Anggota Luar Biasa Kadin, dan 24 Kadin provinsi.