Asosiasi Tekstil Tak Mau RI Banjir Produk Luar Usai Kebijakan Tarif Impor Trump

Ilustrasi pabrik tekstil. Foto: Getty Images

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmaja, menegaskan kebijakan Reciprocal Tariff yang diterapkan oleh Amerika Serikat (AS) akan mengubah peta perdagangan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dunia.

Menurutnya, kebijakan ini berpotensi menekan negara-negara produsen, yang akan mencari alternatif pasar lain. Indonesia dikhawatirkan menjadi sasaran ekspor barang-barang dari China, India, Vietnam, Bangladesh, Myanmar, dan Kamboja.

Dalam konferensi pers bersama, API dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSYFI) menyampaikan sejumlah permintaan kepada pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri dari dampak kebijakan tersebut.

“Kami meminta pemerintah mengeluarkan kebijakan segera dalam rangka perlindungan industri dalam negeri melalui perlindungan pasar dari serbuan produk impor,” ujar Jemmy, Jumat (4/4).

Jemmy menegaskan kebijakan Persetujuan Teknis untuk pengaturan impor serta Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) harus tetap dipertahankan. “Kami tekankan bahwa ekspor ke AS tidak ada kaitannya dengan aturan impor dan TKDN yang saat ini berlaku,” kata Jemmy.

API juga menyoroti pentingnya kebijakan tarif dalam merespons perang tarif global. Menurut Jemmy, pemerintah perlu merespons perang tarif dengan kebijakan tarif, tidak melakukan pergeseran pada isu NTM (Non-Tariff Measure) atau NTB (Non-Tariff Barrier).

Selain itu, API dan APSYFI juga menekankan pentingnya menjaga industri padat karya. “Mempertahankan industri sektor padat karya sangat penting dalam hal penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat,” jelas Jemmy.

Terkait peluang ekspor ke AS, Jemmy menjelaskan tarif rendah masih dapat diperoleh jika Indonesia menggunakan minimal 20 persen bahan baku dari AS. Mengingat AS tidak bisa menyediakan benang dan kain, maka Indonesia harus lebih banyak menggunakan kapas AS yang dapat dikombinasikan dengan serat polyester dan rayon yang dipintal dan ditenun atau dirajut di dalam negeri.

“Dengan begitu, kita bisa memperbaiki kinerja TPT nasional secara keseluruhan dari hulu sampai hilir dan sekaligus menekan laju importasi barang jadi,” papar Jemmy.

Saat ini, dalam kondisi normal, industri TPT Indonesia mengonsumsi sekitar USD 600 juta kapas dari AS. Namun, Indonesia justru mengimpor benang, kain, dan garmen senilai USD 6,5 miliar dari China. Hal ini dinilai merugikan industri dalam negeri karena persaingan yang tidak sehat menyebabkan utilisasi mesin produksi hanya sekitar 45 persen.

Ilustrasi Karyawan Tekstil Foto: zakir1346/Shutterstock

“Khusus untuk industri pemintalan, dengan kapasitas 12 juta mata pintal terpasang, saat ini hanya digunakan 4 juta mata pintal. Karena itu kami mendorong pemerintah melakukan negosiasi reciprocal dengan AS agar kita bisa mengimpor lebih banyak kapas sebagai trade off sekaligus mendorong importasi produk-produk AS yang tidak dapat kita produksi,” ujar Jemmy.

API dan APSYFI juga menyoroti lemahnya tata kelola impor dan ekspor di Indonesia, khususnya dalam penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau Certificate of Origin (COO).

Jemmy mengungkapkan, dalam tiga tahun terakhir diduga terjadi praktik transshipment, di mana barang-barang dari China diekspor ke AS dengan menggunakan SKA dari Indonesia. Hal ini terlihat jelas dalam kasus lonjakan ekspor benang texture filament polyester dari Indonesia ke AS yang dianggap tidak wajar. Lonjakan ekspor ini dilakukan oleh trader, bukan oleh produsen. Namun imbasnya seluruh produsen Indonesia terkena BMAD oleh AS.

Untuk menghindari permasalahan serupa di masa depan, API dan APSYFI meminta pemerintah untuk menertibkan penerbitan SKA “SKA hanya boleh diterbitkan bagi barang-barang yang diproduksi di Indonesia, bukan untuk praktik transshipment,” tegas Jemmy.