ATM Link Bank BUMN Digratiskan di Era Rini Soemarno, Kini Harus Bayar

Menteri BUMN Rini Soemarno. Foto: Dewi Rachmat Kusuma/kumparan

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) memutuskan untuk mengenakan biaya cek saldo dan tarik tunai di jaringan ATM Link. Sebelumnya, kedua fasilitas tidak memotong saldo nasabah BRI, BNI, BTN, dan Bank Mandiri alias gratis.

Dalam pengumuman yang dibuat Himbara bulan lalu, pengenaan biaya cek saldo di ATM Link untuk nasabah bank BUMN Rp 2.500, sedangkan biaya tarik tunainya dikenakan Rp 5.000 per transaksi. Sementara biaya transfer tetap yaitu Rp 4.000 per transaksi.

"Biaya administrasi ini berlaku terhitung mulai 1 Juni 2021 dan seterusnya sampai dengan adanya perubahan di kemudian hari," demikian pernyataan Himbara yang diunggah di situs PT Jalin Pembayaran Nusantara, dikutip kumparan, Jumat (21/5).

Bank BTN dan Bank BNI pun memuat pengumuman yang sama mengenai adanya perubahan transaksi di ATM Link ini pada situs perusahaan masing-masing.

Cek Saldo dan Transaksi Tunai Digratiskan di Era Rini Soemarno

Sebelum ada perubahan biaya transaksi untuk nasabah bank-bank BUMN, keputusan cek saldo dan transaksi tunai di ATM Link digratiskan ketika Rini Soemarno masih menjadi Menteri BUMN. Adapun PT Jalin Pembayaran Nusantara merupakan perusahaan yang menjadi operator jaringan ATM Link BUMN.

Menoleh ke belakang, mulanya Presiden Joko Widodo menyindir banyaknya ATM BNI, Mandiri, BRI, yang berjejer di lokasi yang sama. Padahal, pemiliknya sama yaitu negara. Hal itu disampaikan Jokowi dalam Peresmian Pabrik V PT Pupuk Kalimantan Timur dan Pabrik Asam Fosfat II PT Pertokimia Gresik di Bontang, Kalimantan Timur, November 2015.

Dari situ, Jokowi melihat harusnya ada kerja sama antar bank BUMN dalam hal penggunaan mesin ATM karena sama-sama bank negara. Hanya kartunya saja yang berbeda-beda.

"Saya suruh menghitung, coba dihitung sekarang buatnya satu saja, bisa efisien, saya dilapori kemarin Rp 30 triliun. Bayangkan ATM setiap kota ada berapa, bayangkan kita punya kota/kabupaten berapa? Hal-hal seperti ini yang harus dihitung. Ini kan pemiliknya sama, pemiliknya pemerintah, kok buat sendiri-sendiri?" kata Jokowi.

Presiden Jokowi. Foto: Youtube/Kementerian Perdagangan

Sindiran itu pun direspons Kementerian BUMN. Himbara meluncurkan ATM Himbara yang merupakan penggabungan empat bank BUMN menjadi satu. Peluncuran ATM Himbara perdana dilakukan di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat yang dihadiri Rini Soemarno, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad beserta Direktur Utama Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN.

"Kalau bicara sinergi tentu ada dampak yang diberikan,‎ terutama kepada para nasabah, transaksi di ATM himbara ini jadi lebih murah," kata Ketua Asmawi Syam yang juga menjabat Dirut BRI saat itu di Pasar Tanah Abang, Desember 2015.

Saat itu, Asmawi mengatakan dengan adanya penggabungan ATM ini, pengecekan saldo untuk empat bank BUMN tidak dikenakan biaya di ATM Himbara. Sementara untuk tarik tunai yang biasanya dikenakan biaya Rp 7.500 per transaksi menjadi Rp 4.000 dan transfer antar bank biasanya Rp 7.500, di ATM Himbara hanya Rp 4.000 per transaksi.

Waktu peluncuran itu, tarik tunai belum gratis, tapi diturunkan biayanya. Rini pun menyebut perlu dipertimbangkan agar transaksi tarik tunai gratis dengan adanya penggabungan ATM bank BUMN ini. Tujuannya agar lebih banyak nasabah di Himbara.

"Perlu dipikirkan bagaimana biaya transaksi via ATM antar-bank Himbara bisa menjadi Rp 0. Ini sekaligus bisa menarik lebih banyak nasabah untuk bergabung," ujar Rini di lokasi yang sama.

Nama ATM Himbara itu dikenal juga dengan ATM Link dengan logo Link di setiap mesin ATM. Sebab infrastukturnya menggunakan jaringan ATM Link milik PT Sigma Cipta Caraka yang merupakan cucu usaha PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Persero) atau Telkom.

Ilustrasi ATM Link. Foto: Shutter Stock

Rini pun meminta ada perusahaan baru untuk penggabungan ATM Himbara ini. Didirikanlah PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) sebagai perusahaan switching nasional pada November 2016 atas inisiatif bersama antara Kementerian BUMN, Himbara, dan Telkom.

"Sejak 19 Juni 2019 sesuai dengan arahan Kementerian BUMN, pemegang saham mayoritas Jalin berubah, yang semula Telkom Indonesia menjadi PT Danareksa (Persero). Jalin adalah sebuah perusahaan switching nasional yang mengoperasikan jaringan Link yang tersebar luas di seluruh penjuru nusantara," demikian keterangan dari situs Jalin.

Jalin menjelaskan, bisnis layanan switching ATM sebenarnya sudah beroperasi sejak 2009 yang telah digunakan antar bank anggota Himbara. ini dikenal dengan “Link” yang dikelola oleh PT Telkomsigma, anak perusahaan Telkom Indonesia melalui PT Sigma Cipta Caraka. Kemudian pada 2017 bisnis layanan switching ATM ini dialihkan pengelolaannya kepada Jalin.

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang usaha penyelenggara jasa sistem pembayaran, pada 27 Februari 2017 Jalin telah memperoleh izin/lisensi dari Bank Indonesia sebagai Prinsipal, Penyelenggara Switching dan Penyelenggara Kliring Kartu ATM. Pada 9 Juni 2017 memperoleh izin/lisensi sebagai Prinsipal, Penyelenggara Switching dan Penyelenggara Kliring Kartu Debet.

Kemudian pada 29 November 2017 Jalin memperoleh izin sebagai Lembaga Switching Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Terakhir pada tanggal 16 Agustus 2019, Jalin mendapatkan persetujuan sebagai Lembaga Switching Untuk Pemrosesan Transaksi dengan Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Kini, dengan perubahan transaksi biaya di ATM Link, mulai bulan depan nasabah bank-bank BUMN harus menanggung biaya cek saldo dan tarik tunai. Rencana ini pun ramai dikomentari oleh netizen di media sosial. Mayoritas komentar ini bernada penolakan terhadap kebijakan teranyar ATM Link yang padahal juga dikelola oleh Himbara.

"Tega. Padahal Link tu andalan banget saat Mandiri sering error ATM-nya," tulis akun @bukan_isnaini di akun Twitternya, Jumat (21/5).

Dihubungi terpisah, menurut Sekretaris Perusahaan BNI Mucharom, kesepakatan perubahan biaya di ATM Link ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan bagi nasabah. Menurutnya, penyesuaian biaya ini masih lebih rendah dibandingkan dengan biaya transaksi lainnya melalui ATM Link.

"Selain itu, Himbara juga mendukung program GNTT (Gerakan Nasional Non Tunai). Di mana penyesuaian biaya transaksi tersebut untuk mengurangi ketergantungan masyarakat atas penggunaan uang tunai," jelas Mucharom kepada kumparan.