Badan Organisasi Nuklir RI Ditargetkan Terbentuk Tahun Ini

Ilustrasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Foto: Shutterstock/Daria Nipot

Kementerian ESDM menargetkan Badan Organisasi Nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO), bisa terbentuk di tahun 2024 ini.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan organisasi tersebut akan mengawasi dan mengawal pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang termasuk kategori energi baru.

Pemerintah Indonesia, kata dia, akan memberikan pernyataan terkait pembentukan NEPIO saat konferensi tahunan International Atomic Energy Agency (IAEA) di Wina, Austria, yang akan dilaksanakan pekan depan.

"Kita minggu depan akan berkomitmen di IAEA, di Vienna, bahwa kita akan membentuk NEPIO," katanya saat Media Gathering Subsektor EBTKE, Senin (9/6).

Eniya menjelaskan, NEPIO merupakan organisasi nuklir untuk implementasi PLTN yang bersifat non-binding dan non-struktur. Organisasi tersebut akan diketuai Presiden dan memiliki ketua harian.

Dalam organisasi tersebut, lanjut dia, akan dibentuk 3 kelompok kerja (pokja) akan mengidentifikasikan perencanaan tapak dan pembangunan PLTN, masalah keamanan, hukum, dan sebagainya.

Eniya memastikan Kementerian ESDM akan menghadirkan NEPIO secepat mungkin, setidaknya di tahun ini setelah perhelatan konferensi IAEA.

"Mungkin Insyaallah dalam tahun ini kalau kita sudah statement besok minggu depan di IAEA, lalu setelah itu akan kita lanjut untuk merekonstruksi NEPIO ini seperti apa," ungkapnya.

Dia mengatakan bahwa NEPIO tidak wajib dibentuk suatu negara, namun penting bagi Indonesia sebab pembangunan PLTN akan memakan waktu lama dan tidak selesai dalam 1 periode pemerintahan.

Pasalnya, dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Energi Nasional yang baru diketok, PLTN ditargetkan mulai tersambung ke transmisi (on grid) mulai tahun 2032 sebesar 250 megawatt (MW).

"Pembangunannya pasti akan memakan jangka waktu tidak 1 periode ya, tapi 2 periode ya, at least baru masuk on grid itu 2032. Jadi masih 9 tahun ke depan," tutur Eniya.

Meski demikian, Eniya belum bisa membeberkan letak tapak PLTN pertama di Indonesia tersebut akan dibangun "Nuklir masuk di tahun 2032. Sebanyak 250 megawatt. Tapaknya di mana masih dibahas, ya," tandasnya.

Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, Senin (12/8/2024). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Sementara itu, Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE, Harris Yahya, menjelaskan bahwa NEPIO dibutuhkan Indonesia karena belum memiliki pengalaman. NEPIO hanya sebagai organisasi sementara untuk merealisasikan pembentukan PLTN pertama atau kedua.

"Indonesia memang butuh satu organisasi yang melakukan pengawalan itu secara terintegrasi itu dibutukan NEPIO. Mungkin untuk PLTN pertama dan kedua," ucap Harris.

Harris menyebutkan, Indonesia bisa saja tidak membentuk organisasi khusus untuk pembangunan PLTN, hanya saja ada 19 persyaratan infrastruktur, sementara Indonesia baru memenuhi 16 syarat.

"Tinggal 3 yang belum, itu satu yang paling utama yaitu komitmen nasional untuk nuklir itu sangat penting dan sebisa mungkin go nuklir itu dinyatakan oleh bapak presiden," imbuhnya.

Dia mengatakan pemerintah sudah mengidentifikasi beberapa tapak atau lokasi PLTN dengan beberapa syarat. Sejauh ini, kata dia, pemerintah baru akan menyiapkan tempat untuk PLTN skala kecil atau Small Modular Reactor (SMR) 250 MW.

"Tapak di mana penduduk tidak ada atau tidak banyak, dan sudah ada tempat yang bisa dipertimbangkan dan kita bisa memanfaatkan pulau kecil yang akan dilewati jalur transmisi laut dari Kalimantan dan Jawa," kata Harris.