Bahlil Beri Sinyal Skema Subsidi BBM Jadi BLT Diumumkan Prabowo Awal 2025

19 Desember 2024 14:17 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (19/12/2024). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (19/12/2024). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal skema penyaluran subsidi BBM menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bakal diumumkan Presiden Prabowo pada awal tahun 2025 mendatang. Dia menyebut data sudah berprogres 99 persen.
ADVERTISEMENT
Bahlil mengatakan, data penerima BLT BBM bersubsidi saat ini masih disiapkan Badan Pusat Statistik (BPS), sembari menunggu formulasi skema final yang akan diterapkan.
"Sekarang BPS-nya, saya lagi menunggu hari Senin. Kalau sudah selesai baru kita bicarakan," ungkapnya.
Ketika ditanya terkait kapan pengumuman BLT BBM bersubsidi, dia menyebut sedang menunggu keputusan dari Prabowo Subianto untuk mengumumkan hal ini.
"Tapi jangan dulu saya umumkan sekarang. Yang mengumumkan itu tunggu keputusan dari Bapak Presiden. Pasti tahun depan," ungkap Bahlil.
Sebelumnya, Menteri Bahlil menuturkan, pemerintah bakal segera memfinalisasi formulasi BLT BBM bersubsidi dan membutuhkan 1-2 kajian atau exercise, serta menunggu pengumpulan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
"Kita lakukan untuk memastikan bahwa penerima untuk pengalihan sebagian itu tepat sasaran. Dan sekarang BPS lagi memvalidasi data lagi untuk bisa betul-betul yang menerima itu adalah yang berhak," ungkapnya kepada awak media, Jumat (13/12).
ADVERTISEMENT
Bahlil menuturkan, pengumpulan data oleh BPS diharapkan rampung dalam satu pekan mendatang. Waktu tersebut dibutuhkan karena banyak sumber data yang harus divalidasi.
"Data selama ini kan gak satu ya antara kementerian A, kementerian B, PLN, Pertamina, data kan berubah-ubah. Maka kita minta mulai sekarang harus datanya satu," tuturnya.
"Supaya apa? Itu bisa dijadikan sebuah rujukan kepada semua tentang yang berhak menerima bantuan dan atau yang berhak menerima subsidi tunai," kata Bahlil.