Bahlil Klaim Softbank Belum Mundur dari IKN, Pemerintah Masih Negosiasi

Rapat perdana Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia setelah ditunjuk sebagai Menteri ESDM ad interim dengan seluruh Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, Jumat (4/2). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengeklaim bahwa Softbank belum menyatakan mundur dari keikutsertaannya berinvestasi di proyek ibu kota negara atau IKN. Dia menyebut hingga saat ini pemerintah masih bernegosiasi.

Perusahaan keuangan multinasional yang berpusat di Jepang itu sempat disebut mengurungkan niatnya turut mendanai proyek IKN. Informasi tersebut dikabarkan media asal Jepang, Nikkei.

"Yang bilang (CEO Softbank) Masayoshi Son mundur siapa? Sekarang negosiasi masih terjadi," ujar Bahlil di kantor BKPM, Senin (25/4).

Kendati negosiasi dengan Softbank masih berjalan, dia menegaskan bahwa megaproyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu tak akan bergantung pada Softbank.

"Kita tidak menggantungkan diri ke Masayoshi. IKN bukan berarti Masayoshi enggak ada kemudian kita mati. Dia melakukan penawaran kalau enggak cocok, enggak apa apa," katanya.

Bahlil mengatakan proposal yang diajukan Masayoshi Son masih maju mundur. Apabila Softbank tidak melakukan investasi, sejumlah calon investor telah tertarik untuk bergabung dalam proyek tersebut.

Sebelumnya, Softbank berencana menanamkan modalnya hingga USD 100 miliar atau sekitar Rp 1.430 triliun (kurs Rp 14.300 per dolar AS). Namun, secara tiba-tiba beredar informasi menyebut Softbank mundur.

Para pejabat negara pun berkeliling melakukan lobi-lobi mencari investor baru untuk IKN Nusantara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, berharap Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi dapat menggantikan Softbank.

Saat ini, baru UEA yang sudah pasti menggelontorkan dana senilai USD 20 miliar. Dana tersebut masuk melalui Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF).

Selain Timur Tengah, Luhut juga mengajak Singapura untuk membantu pembangunan IKN. Tak hanya dari pemerintah, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel juga turut mencari investor.