Bahlil Mau Atur Distribusi Solar Subsidi Usai Kisruh LPG, Ini Respons Pertamina

Petugas SPBU mengisi BBM jenis solar subsidi di salahsatu SPBU, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/5/2023). Foto: ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

PT Pertamina (Persero) buka suara terkait rencana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menertibkan distribusi BBM jenis Solar subsidi, terutama kepada sektor industri, usai kisruh LPG 3 kg terjadi di masyarakat.

VP Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, menjelaskan perusahaan sudah menyelesaikan pendataan penerima BBM solar subsidi melalui MyPertamina. Selanjutnya, penerima harus membeli Solar menggunakan QR Code.

"Semua sudah 100 persen yang beli Solar harus memiliki QR, nah itu sudah merupakan salah satu upaya kami untuk mengatur siapa saja yang boleh membeli solar," katanya saat Media Gathering Subholding Upstream di The Patra Bali, Selasa (11/2).

Fadjar menjelaskan, Pertamina masih menunggu regulasi terkait pembenahan distribusi Solar bersubsidi yang nantinya akan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) No 191 Tahun 2014.

"Kami masih menunggu ya untuk BBM subsidi ini regulasi revisi Perpres 191, tapi kalau itu belum ya kita upayanya itu yang kita lakukan, pakai QR code itu digitalisasi sehingga siapa saja yang mengkonsumsi kami memiliki datanya," jelas Fadjar.

Sejauh ini, kata dia, Pertamina memastikan kuota penyaluran Solar bersubsidi hingga saat ini masih aman. Apalagi dengan pemberlakuan sistem QR Code, membuat penyalurannya terkendali.

"Alhamdulillah untuk kuota Solar sampai akhir tahun kemarin juga relatif aman, jadi dengan upaya tadi tersebut penerapan QR masih bisa kita kontrol kuotanya," pungkas Fadjar.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan setelah mengubah mekanisme distribusi LPG 3 kg, pemerintah akan menargetkan pembenahan dalam distribusi Solar bersubsidi.

Awalnya, Kementerian ESDM melarang pengecer menjual LPG 3 kg per 1 Februari 2025. Hal ini sesuai surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. B-570/MG.05/DJM/2025 tanggal 20 Januari 2025.

Namun tak lama setelah itu, pada 4 Februari 2025, Presiden Prabowo Subianto meminta Bahlil mengizinkan kembali pengecer menjual LPG 3 kg karena sempat terjadi kelangkaan komoditas tersebut di pasaran. Sebanyak 370.000 pengecer kemudian diubah menjadi sub pangkalan.

"Habis ini saya tertibkan lagi, saya tertibkan lagi adalah BBM solar, solar subsidi dipakai untuk industri. Saya tahu pemainnya bakal ribut lagi, tapi tidak apa-apa kita sebagai orang timur sekali layar terkembang pantang surut untuk balik," ungkapnya saat sambutan dalam Pembukaan Rakernas Golkar di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Sabtu (8/2).