Banyak PHK dan Fresh Graduate, Apindo Minta Pemerintah Data Peluang Kerja

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani di Rumah Dinas Menteri Investasi Rosan Roeslani, Jakarta, Selasa (1/4/2025). Foto: Muhammad Fhandra Hardiyon/kumparan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan mendata peluang kerja memiliki urgensi lebih penting untuk memperhatikan pekerja baru di Indonesia yang semakin hari makin bertambah.

"Jadi tidak hanya yang kehilangan pekerjaan tapi juga yang ada peluang pekerjaan baru gitu. Karena yang sekarang kita harus perhatikan juga adalah pencari kerja ya, jadi baik itu yang PHK maupun yang pencari kerja baru," kata Shinta ketika ditemui awak media di Rumah Dinas Menteri Investasi Rosan Roeslani, Jakarta, Selasa (1/4).

Menurutnya, penciptaan 3 juta lapangan pekerjaan baru setiap tahunnya mesti diimbangi dengan genjotan investasi yang masuk ke RI. Maka dari itu, pemerintah dan Apindo sedang mendata industri mana yang berpotensi menciptakan lapangan kerja.

Apindo memberikan dukungannya kepada pemerintah agar bisa bersama-sama membuka lapangan kerja baru dan terciptanya kesinambungan. "Jadi kami mendukung pemerintah lah. Mesti ada balancing ya," imbuh Shinta.

Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan sudah ada 60.000 buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Buruh dan karyawan mendengarkan pidato dari direksi perusahaan di Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

Mayoritas perusahaan yang melakukan PHK berdomisili di Kabupaten Bandung Barat, Bogor, Tangerang, Bekasi, Lampung, Cirebon, Pasuruan, Surabaya, Gresik, Pekalongan, Tangerang, Jakarta Utara, Bandung, Jakarta Timur, Sukoharjo, Semarang, Boyolali, Garut, dan Indragiri Hilir.

"Laporan kami dari KSPI dan Partai Buruh 60.000 buruh 60.000 buruh dalam 2 bulan Januari sampai dengan Februari Sudah ter-PHK Dengan alasan yang berbagai macam," kata Said Iqbal kepada wartawan di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (20/3).

Said mengatakan, penyebab PHK 60.000 buruh paling banyak karena perusahaan telah dicap pailit. Katanya, dari 50 perusahaan yang melakukan PHK, 15 di antaranya berstatus pailit.