Bappenas Jamin Makan Bergizi Gratis Bisa Naikkan Ekonomi Indonesia 0,1 Persen

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) meninjau pelaksanaan uji coba makan siang gratis di SMPN 270 Jakarta, Rabu (23/10/2024). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjamin program Makan Bergizi Gratis (MBG) bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional minimal sebesar 0,1 persen.

Rachmat menyebutkan pemerintah berharap program MBG bisa berdampak luas, baik dari sisi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), hingga meningkatkan investasi.

"Diperkirakan pertambahan pertumbuhan ekonomi paling sedikit 0,1 persen bisa dicapai melalui program ini, dan menurut perhitungan awal, tidak hanya 0,1 tapi bisa ditingkatkan lagi," ungkapnya saat CORE Economic Outlook 2025, Sabtu (23/11).

Rachmat menilai pertumbuhan ekonomi yang disebabkan program MGB itu bisa berkelanjutan dan sekaligus menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Jika dilihat dari dampaknya terhadap SDM, kata dia, program MBG dinilai bisa menjadi langkah strategis untuk mengatasi kekurangan nutrisi alias fenomena stunting.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam gelaran Sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun (RPJPN) 2025-2045 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (19/11/2024). Foto: Widya Islamiati/kumparan

"Kita tahu bahwa saat ini Indonesia mengalami kekurangan nutrisi, terutama pada ibu hamil, kepada anak-anak balita, kemudian pada kelompok pelajar kita dari SMP, SMA, hingga para pelajar di lingkungan pesantren," jelas Rachmat.

Di sisi lain, Rachmat menuturkan program MBG bisa berdampak pada sektor ekonomi, baik itu dalam menciptakan lapangan pekerjaan hingga meningkatkan daya beli masyarakat.

"Makan bergizi gratis juga mendorong produktivitas, menyerap lapangan kerja, menaikkan pendapatan petani, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat," tutur Rachmat.

Sementara itu, Rachmat juga menyoroti program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan untuk meningkatkan produksi pangan dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

"Modernisasi pertanian melalui swasembada pangan. Program ini akan meningkatkan kualitas sekaligus kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi dan berdampak positif bagi penciptaan lapangan pekerjaan," katanya.

Dalam catatan Kementerian PPN/Bappenas, tahapan implementasi MBG pada tahun 2025 yakni mulai dari Januari-Maret dengan anggaran Rp 3,48 triliun, kemudian April-Juni sebesar Rp 6,69 triliun, dan Juli-Desember sebesar Rp 41,34 triliun.

Dengan demikian, total anggaran untuk implementasi MBG di tahun 2025 mencapai Rp 51,53 triliun untuk 17 juta penerima manfaat yang meliputi siswa dan santri serta ibu menyusui, ibu hamil, dan balita.

Adapun pemerintah menetapkan anggaran program MBG dalam APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 71 triliun. Diharapkan program ini bisa meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 0,03 persen dalam 1 tahun.

Sebelumnya, berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025, program MBG diklaim dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,1 persen pada tahun 2025, berkontribusi untuk target pertumbuhan ekonomi di RAPBN 2025 sebesar 5,2 persen.

Rancangan anggaran yang akan dialokasikan untuk Program MBG pada tahun 2025 sekitar Rp 71 triliun atau 0,29 persen terhadap PDB termasuk biaya makanan, distribusi (safe guarding), dan operasional lembaga yang menangani Program MBG.

“Program MBG rencananya akan diimplementasikan secara bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan (PAUD hingga SMA/sederajat) di berbagai wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal,” dikutip Jumat (16/8).