Begini Respons Petani Sawit Setelah Jokowi Cabut Larangan Ekspor Minyak Goreng

Pernyataan Pers Presiden Jokowi tentang Pembukaan Kembali Ekspor Minyak Goreng, Istana Merdeka, Kamis (19/5/2022). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut kebijakan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya untuk bahan minyak goreng.

Merespons kebijakan itu, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung, menyampaikan rasa terima kasih dari petani untuk pemerintah.

Gulat mengatakan, kebijakan larangan ekspor minyak goreng sejak 28 April 2022 merupakan masa-masa sulit bagi para petani. Sebab, kebijakan tersebut membuat harga Tandan Buah Segar (TBS) nnjlok hingga 70 persen.

"Namun kami petani sawit berhasil melaluinya dan menunjukkan komitmen bernegara, tidak melakukan hal-hal anarkis," tulis Gulat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/5).

Tak hanya sebuah pohon, sawit menjadi sumber nafkah para petani sawit, dan masa depan ekonomi Indonesia. Bahkan, kata Gulat, sawit juga telah membuat Indonesia menjadi negara yang disegani oleh dunia.

"Kami sepakat minyak goreng sawit harus tersedia dan terjangkau di masyarakat (domestik), dan kami petani sawit sangat terhormat diberi kesempatan untuk mewujudkan harapan presiden tersebut," ungkap petani sawit.

Gulat mengajak seluruh petani sawit untuk menjadikan kebijakan larangan ekspor sebagai sarana untuk introspeksi diri dan menjadikannya pembelajaran. "Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran hebat untuk naik kelasnya tata kelola sawit Indonesia dari aspek ekonomi, sosial, dan ekologi, terkhusus naik kelasnya petani sawit," imbuhnya.

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Medali Emas Manurung. Foto: Dok. Pribadi/Gulat Medali Emas Manurung

Menurutnya, larangan ekspor tersebut juga telah menyadarkan Indonesia, betapa pentingnya sawit, baik dari segi ekonomi, sosial, dan keberlanjutan. Bahkan dunia yang dulu selalu menomortigakan sawit, menjadi menjerit ketika keran ekspor ditutup oleh presiden.

Gulat berharap, petani sawit Indonesia dapat menjaga dan menjaga komitmen untuk tetap berguna untuk Indonesia. "Dan tentunya membayar pajak terkait dengan perkebunan sawit kita masing-masih," harap Gulat.

Gulat melanjutkan, di tahun 2022 Apkasindo akan mendirikan pabrik kelapa sawit (PKS) yang akan terintegrasi dengan pabrik minyak goreng sawit. Ia mengungkapkan, sejak tahun 2019 Apkasindo sudah mengajukan permohonan ke Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mendirikan 10 PKS. Pendirian PKS tersebut terjadi bukan karena adanya larangan ekspor.

"Hikmahnya BPDPKS langsung menyetujui permohonan kami. Karena memang dana itu bukan APBN tapi murni dana gotong royong sawit Indonesia, di mana petani adalah pemeran utama dari gotong royong tersebut," terang Gulat.

Rencananya, PKS tersebut akan berlokasi di Papua Barat, Kalimantan Barat, dan Banten. Gulat yakin PKS akan menjadi rantai pasok biodiesel untuk Pertamina dan pabrik minyak goreng sawit. PKS akan berfokus melayani domestik, dan akan menjadi penyeimbang dengan korporasi.

"Inilah salah satu hakikat larangan ekspor Pak Jokowi, menyadarkan kami petani sawit. Hal ini sangat penting supaya kejadian pada 4 bulan terakhir tidak terulang lagi," terang Gulat.

Aktivitas Petani Plasma Kelapa Sawit Asian Agri di Provinsi Riau, Jumat (22/3). Foto: Abdul Latif/kumparan

"Masa sulit telah menjadikan hubungan kita semakin baik dan mesra. Selamat menjalani hidup normal industri hulu-hilir sawit Indonesia. Mari berpacu mengejar ketertinggalan 28 hari lalu untuk lebih baik dan lebih berguna," tambahnya