BP2MI Sebut Konflik Iran-Israel Bikin Sulit Cabut Moratorium PMI ke Timur Tengah

Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat konferensi pers di kantornya, Senin (30/1). Foto: Fachrul Irwinsyah/kumparan

Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani buka suara soal dampak konflik Iran-Israel. Salah satu dampak yang disoroti adalah sulitnya mencabut moratorium atau penghentian sementara pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah.

"Konflik Iran-Israel pasti akan ada hambatan (pencabutan moratorium) kalau konflik itu pecah jadi konflik yang sangat serius. Oleh karena itu, konflik tersebut harus dievaluasi secepatnya," kata Benny di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Selasa (16/4).

Benny mengatakan, pihaknya akan melakukan rapat dengan Kementerian Luar Negeri hingga Kementerian Ketenagakerjaan untuk membahas hal ini. Lebih lanjut, BP2MI mencatat ada 1,5 juta PMI yang berada di Timur Tengah.

"Kalau data kita seluruh dunia kan 4,9 juta PMI kita yang terdata di sistem BP2MI di Timur Tengah banyak sekitar 1,5 jutaan," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury mengatakan pemerintah sudah menyiapkan skenario untuk memitigasi konflik Iran-Israel. Dia menyoroti tiga aspek dalam konflik ini.

Pertama, pengaruh konflik Iran-Israel terhadap kenaikan harga energi. Kedua, pengaruh konflik ke harga pangan di dalam negeri. Ketiga, pengaruh konflik Iran-Israel ke premium risiko investasi dan keluarnya dana asing dari dalam negeri.

"Ini yang akan kami monitor seperti apa dampak konflik di Timur Tengah ke dalam negeri," kata Pahala.

"Kami akan berupaya agar diplomasi kami mengurangi eskalasi atau menghindari eskalasi dan bahkan berupaya melakukan deeskalasi," tegasnya.