BPDPKS Sebut Pemerintah Butuh Dana Banyak untuk Implementasi B40

Ilustrasi pabrik biodiesel. Foto: Dok. Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain - BPPT

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menilai, pemerintah membutuhkan banyak dana untuk mengejar target peningkatan bauran bahan bakar nabati (BBN) Solar dengan 40 persen minyak kelapa sawit atau biodiesel 40 (B40) pada awal 2025.

Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrahman, menyebut pemerintah mesti merogoh kocek lebih besar bila ingin menggunakan bahan bakar yang lebih hijau.

“Kalau kita ingin menggunakan bahan bakar yang lebih green ya kita harus bayar yang lebih besar. Ke depan kebutuhan dana itu semakin besar,” kata Eddy dalam acara peluncuran buku Sawit, Anugerah yang Perlu Diperjuangkan, di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Kamis (5/9).

Eddy bilang, alokasi volume untuk program B40 ini bisa mencapai 16 juta kiloliter (kl), meningkat dari bauran energi hijau sebelumnya, B35 yang sebanyak 13,4 juta kl. Padahal sawit sebagai komoditas yang menurut dia memiliki nilai tinggi dari Solar, ketika dibaurkan dan dijual setara dengan Solar, maka akan ada selisih yang ditanggung pengusaha.

BPDPKS ditugaskan untuk menutup selisih tersebut dari hasil pungutan ekspor CPO dan produk turunannya. Sehingga ketika alokasi volume bertambah seiring dengan tambahan bauran energi bersih menjadi B40, maka selisih yang harus ditanggung BPDPKS akan semakin meningkat.

“Kalau untuk B40 itu kira-kira volumenya bisa sampai 16 juta kiloliter, karena sekarang B35 13,4 juta kiloliter, dikalikan dengan selisih harga yang harus kita tanggung, ini kan budgetnya harus naik. Kalau kita 2025 B40, reserve (simpanan) kita Rp 2 triliun lagi, kemampuan keuangan kita semakin menurun untuk membiayai program-program,” jelas Eddy.

Pemerintah juga menaikkan dana untuk program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) ke petani sawit dari Rp 30 juta per hektare menjadi Rp 60 juta. Hal ini menurut dia akan menambah beban keuangan BPDPKS.

“Kemudian PSR sudah diputuskan bahwa sebelumnya kita memberikan dukungan per hektarenya Rp 30 juta, per 1 September ini meningkat jadi Rp 60 juta, jadi kebutuhan untuk ketersediaan dana meningkat lagi di situ,” jelas Eddy.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, sebelumnya menargetkan peningkatan bauran biodiesel menjadi 40 persen atau B40 dilakukan tahun depan.

"Kita ingin untuk menambahkan lebih banyak mungkin tahun ini atau tahun depan, kami ingin mencapai 40 persen dan kami ingin memiliki 5 persen etanol, sekarang sudah ada dalam rencana percontohan," ujarnya saat Jakarta Futures Forum, Jumat (4/5).

Ditemui setelah acara, Eniya menjelaskan pemerintah sudah berdiskusi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), untuk persiapan produksi kelapa sawit untuk biodiesel tanpa pembukaan lahan.

Tandan buah segar kelapa sawit. Foto: Ave Airiza Gunanto/kumparan

"Kapasitas produksi kita sekarang ini lebih dari B40, jadi kalau mau diberlakukan B40 itu masih sisa sekitar 4 juta ton, jadi masih banyak potensi," jelasnya.

Lalu mengenai kenaikan PSR ke petani diutarakan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dengan harapan hal ini akan ada peningkatan produktivitas pertanian kepala sawit menjadi 24 ton tandan buah segar (TBS) per hektare kebun.

"Dana yang diterima pekebun akan ditingkatkan dari Rp 30 juta dari Rp 60 juta (per kebun)," kata Airlangga di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Jumat (9/8).

Airlangga bilang, petani yang berkebun sawit dapat di Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan Hutan Sosial dapat mengajukan dana PSR ini kepada BPDPKS.