BPK Surati Prabowo Terkait Isu Anggaran Komponen Cadangan

Jajaran BPK RI usai menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 kepada Presiden Jokowi. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memastikan telah berkirim surat pada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Surat itu merupakan tindak lanjut atas isu yang disoroti sebelumnya terkait pengadaan disinyalir bermasalah dalam program pembentukan Komponen Cadangan (Komcad) di bawah Kemhan.

Usai menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II pada Presiden Jokowi, Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana mengkonfirmasi terkait telah disuratinya sang Menhan.

Komponen Cadangan (Komcad) TNI saat menunjukkan ketangkasan. Foto: Tim Dokumentasi Menhan Prabowo Subianto

"Betul, sudah kita surati langsung ke menterinya dan sudah ditindaklanjuti," ujarnya di Istana Negara pada Selasa (1/11).

Sejumlah temuan BPK tersebut mengarah pada adanya indikasi aset tidak tetap yang nantinyna berpotensi memunculkan sengketa. Kendati begitu, dia menyebut hal itu masih bisa diperbaiki.

"Bisa, bisa diperbaiki. Itu sedang proses. Kan perbaikan ini ada waktunya, tahun depan pun kita juga masih bisa mengaudit kembali," sambungnya.

Jajaran BPK RI usai menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 kepada Presiden Jokowi. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Soal keberadaan Komcad yang dipermasalahkan, menurut Nyoman Adhi tim tersebut bagus untuk memperkuat pertahanan. Tidak cuma pertahanan untuk warga militer, tapi juga untuk masyarakat sipil dan rakyat.

"Kurang lebihnya komponen cadangan itu begini, jadi negara dalam melakukan perlindungan bukan hanya militer, tapi militer, pemerintah, dan rakyat. Nah komcad ini dianggarkan oleh kemenhan, namun bertahap," tuturnya.

"Pelaksanaan secara bertahap ini ada beberapa koreksi terkait dengan pelaksanaannya, tapi koreksi bersifat administratif. Dan ada koreksi-koreksi lain yang sudah ditindaklanjuti," sambungnya.