BPKP Temukan Banyak Manipulasi-Penggelembungan Harga di Laporan Keuangan Daerah

Suasana acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di SICC Bogor, Kamis (7/11/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, mengungkapkan masih banyak masalah dalam perencanaan dan penganggaran di berbagai daerah. Menurutnya, hal ini masih mencerminkan pola yang terjadi 20 tahun lalu, dengan fokus yang masih berorientasi pada output, bukan pada hasil yang jelas atau outcome.

"Orientasinya masih output dan sebagainya, ukurannya masih jumlah dokumen, jumlah laporan, jumlah kegiatan, tidak kepada masalah outcome," kata Ateh dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2024 di Sentul International Convention Center, Kamis (7/11).

Selain itu, BPKP juga menemukan beberapa permasalahan dalam kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai masih bisa dioptimalkan. Potensi PAD yang belum tergarap mencapai rata-rata 16,88 persen pada 2024.

"Kami melihat masih ada ruang untuk penetapan target yang lebih tinggi, masih ada ruang potensi PAD yang bisa kita gali," ungkapnya.

Ketua Pansel Capim KPK Muhammad Yusuf Ateh saat melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Rabu (12/6/2024). Foto: Kejagung

Ateh juga menyoroti berbagai modus kecurangan yang masih sering ditemui di tingkat daerah. Modus tersebut meliputi manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran, suap, gratifikasi, nepotisme dalam perizinan, serta penyalahgunaan diskresi kebijakan.

"Modus utama kecurangan yang masih kami temui yang paling banyak ini, yang pertama manipulasi di dalam perencanaan dan penganggaran," tutur Ateh.

Ateh juga menyinggung mengenai penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa, serta pungutan liar dalam pemberian izin. Ia mengatakan tindak kecurangan seperti manipulasi laporan keuangan juga masih terjadi di daerah-daerah.

"Barangnya sebenarnya tidak selesai, tapi dianggap selesai, di dalam laporan keuangan asetnya dimasukkan, uangnya juga dimasukkan," ujar Ateh

Ateh menuturkan permasalahan tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan cenderung berulang. Ia menegaskan BPKP siap mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang lebih baik, dengan komitmen yang kuat dari berbagai pihak.

“Bapak-Ibu datang, minta bantuan, kami siap mengasistensi, mendampingi, membenahi kalau Bapak mau diperencanaan penganggaran, PAD-nya kami dampingi, sistemnya kami siap bantu untuk membuat. Membangun sistem pencegahan pengendalian korupsi, kecurangan juga kami siap semua,” pungkasnya.