Bukan Hal Baru, TNI Ikut di Sektor Pangan Sudah Ada Sejak Era Soeharto

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Mabes TNI mengecek jalannya program pompanisasi dan perluasan areal tanam (PAT) di Dusun Bakalan Lor Desa Bligo Kecamatan Ngluwar, Magelang, Jawa Tengah, Rabu (15/5/2024). Foto: Kementan RI

TNI Angkatan Darat (AD) bicara pentingnya keberadaan batalion yang mendukung swasembada pangan. Keterlibatan tentara dalam sektor pertanian ini dinilai bukan hal baru.

Pengamat pertanian Syaiful Bahari bilang, tentara sudah terlibat dalam percepatan swasembada pangan sejak era Presiden Soeharto.

“Sebenarnya pelibatan tentara dalam pertanian bukan hal yang baru. Bahkan sejak masa Presiden Suharto, TNI pernah dilibatkan dalam mendorong percepatan swasembada pangan,” ungkapnya kepada kumparan, Sabtu (14/12).

Ia juga memberi contoh di China, terdapat brigade produksi yang salah satunya juga diisi oleh tentara. Dengan begitu produktivitas pertanian di sana dapat melesat.

“Di luar negeri, Cina misalnya sejak tahun 70-an membangun Brigade Produksi yang unsurnya terdiri dari petani, tentara dan akademisi atau peneliti. Makanya produktivitas pertanian Cina langsung melesat,” terangnya.

Menurutnya, dengan keterlibatan tentara dalam percepatan produksi pangan merupakan dukungan yang dapat mempercepat target swasembada pangan. Nantinya TNI AD dapat difungsikan untuk memperkuat sumber daya pertanian yaitu petani dan penyuluh.

“Peran TNI dalam percepatan swasembada pangan, sebaiknya difokuskan kepada memperkuat sumber daya pertanian yang ada, menyusun dan mengarahkan perencanaan produksi di setiap daerah, dan memprioritaskan lahan-lahan pertanian kering dan tanah negara telantar yang dapat dijadikan lahan pertanian baru,” kata Syaiful.

Dengan adanya kolaborasi dari TNI, petani sampai akademisi, Syaiful mengungkap Indonesia juga dapat mengejar ketertinggalan dalam produksi beras dan jagung.

“Jika sinergitas antara TNI, petani, desa, akademisi dan para peneliti ini disatukan dalam Batalion Pangan, maka ada harapan Indonesia bisa mengejar ketertinggalannya dalam swasembada pangan, khususnya beras dan jagung,” lanjutnya.

Selaras dengan Syaiful, ekonom pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian juga mengungkap di daerah kerap terjadi kekurangan penyuluh dan pengawas, di saat itulah keberadaan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI AD cukup membantu.

“Di daerah ini kerap terjadi kekurangan penyuluh dan pengawas, sehingga peranan seperti Babinsa cukup membantu di sana,” kata Eliza.

Walau demikian Eliza mengimbau agar keterlibatan tentara di sektor pertanian harus dengan pendekatan yang sesuai. Ia melihat beberapa kasus penggusuran lahan petani di daerah untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap melibatkan aparat, hal ini yang membuat petani punya kekhawatiran.

“Namun tidak sedikit juga karena keterlibatan TNI ini membuat masyarakat menjadi takut dan segan karena terkesan militer. Beberapa kasus penggusuran lahan petani di daerah yang akan dibangun Proyek Strategis Nasional yang melibatkan aparat ini membuat para petani ini ada sedikit kekhawatiran,” ungkapnya.

Maka dari itu sosialisasi dan komunikasi merupakan hal penting jika TNI akan terlibat langsung dalam upaya swasembada pangan.

“Tinggal bagaimana nanti pendekatan ke masyarakatnya terutama petani jangan sampai justru membuat mereka takut dan terancam. Sosialisasi dan komunikasi yang baik menjadi vital dalam hal ini,” jelas Eliza.