Di OOC, Indonesia Jalin Kerja Sama dengan 13 Negara

Menteri Kelautan Norwegia Harald T. Nesvik (paling kiri), Menteri KKP Susi Pudjiastuti, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (Kanan) di acara penutupan OOC 2018. (Foto: Abil Achmad Akbar/kumparan)

Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah dalam gelaran Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Nusa Dua, Bali pada 29-30 Oktober lalu. Dalam pembukaan konferensi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh laut saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu negara. Untuk itu, Jokowi mendorong OOC untuk meningkatkan sinergi melalui kerja sama dan kolaborasi antarnegara. Yaitu guna mengoptimalkan pemanfaatan laut bagi masyarakat dunia secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama penyelenggaraan OOC 2018 telah melakukan berbagai pertemuan bilateral (bilateral meetings) dengan beberapa kepala negara/pemerintahan serta perwakilan negara/pemerintahan yang hadir dalam penyelenggaraan OOC 2018. Selama dua hari pelaksanaan OOC tersebut, KKP mencatat terdapat 13 bilateral meetings yang dilakukan. Tiga belas pertemuan tersebut membahas berbagai hal mulai dari sampah plastik hingga kerja sama dengan Indonesia untuk memberantas pencurian ikan.

Berikut adalah hasil 13 dari bilateral meetings yang di pimpin oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

1. Pertemuan bilateral dengan Commisioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries Uni Eropa, Karmenu Vella, Minggu (28/10). Beberapa isu yang dibahas meliputi gagasan Uni Eropa tentang penggunaan single use plastic, hasil circular economy seminar yang dilaksanakan di Jakarta, keberhasilan Indonesia dalam upaya pemberantasan IUU Fishing, kerja sama dalam pemberantasan IUU Fishing dan Transnational Organized Fisheries Crime (TOFC), platform IOTC untuk mendorong traceability dan monitoring, serta perdagangan bilateral dan regional produk perikanan Indonesia dengan Uni Eropa. Indonesia menyambut baik gagasan single use plastic sebagai upaya penanggulangan marine debris. Indonesia juga secara khusus mendorong agar Uni Eropa membuka akses pasar bagi produk perikanan Indonesia sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Indonesia dalam pemberantasan IUU Fishing. Sebaliknya, Uni Eropa juga mengharapkan dukungan Indonesia terhadap upaya yang dilakukan dalam pemberantasan IUU Fishing ditingkat regional dan global.

2. Pertemuan bilateral dengan Menteri Perikanan Norwegia, Herald T. Nesvik, Senin (29/10). Isu yang dibahas meliputi Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing dan fisheries related crimes, terutama mengenai efektivitas implementasi Port State Measure Agreement (PSMA) dalam upaya mengurangi IUU Fishing. Pada kesempatan ini, dilakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Norwegia. Selanjutnya, akan dilakukan capacity building untuk perikanan dan akuakultur berkelanjutan, termasuk di dalamnya full technical assistance terkait pengelolaan KJA Offshore.

3. Pertemuan bilateral dengan Director General for Global Issues/Assistant Minister (Ambassador) Jepang, Hideo Suzuki, Senin (29/10). Membahas isu terkini IUU Fishing dan upaya bersama yang telah dilakukan, yakni meliputi transhipment dan security issue dalam implementasi PSMA. Pada kesempatan ini, Menteri Susi mengapresiasi kerja sama dengan Jepang di Natuna, dan mengharapkan dapat kembali bekerja sama melalui hibah kapal (used) patroli. Menteri Susi juga menyambut baik program kerja sama lainnya dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan Indonesia.

3. Pertemuan bilateral dengan US Principal Deputy Assistant Secretary for Oceans, Environmental, and Scientific Affairs, Judith Graber, Senin (29/10). Membahas isu terkini dalam upaya pemberantasan IUU Fishing secara global, terutama di negara-negara Afrika guna mendorong kerja sama dengan Global Fishing Watch (GFW) dan Indonesia melalui Joint Communique on Combating IUU Fishing and Promoting Sustainable Fisheries. Isu lainnya di antaranya implementasi PSMA, bantuan technical assistance dan teknologi under water sound, penugasan ekspertis/jurnalis ahli untuk penyusunan buku investigasi IUUF, bantuan kapal patroli untuk KKP, serta kemungkinan kerja sama terkait penanganan Marine Debris.

Menteri Susi Pudjiastuti berpidato di konferensi Our Ocean Conference 2018, Bali, Selasa (30/10/2018). (Foto: Abil Achmad Akbar/kumparan)

4. Pertemuan bilateral dengan Menteri Laut, Perairan Darat dan Perikanan Mozambik, Agostinho S. Mondlane, Senin (29/10). Membahas permasalahan yang dihadapi kedua negara terutama pengelolaan sustainable fisheries dan penanganan IUU Fishing melalui peningkatan kapasitas SDM. Mozambik mempelajari tentang perikanan budidaya dan perikanan yang berkelanjutan melalui kerja sama triangular. Saat ini, telah diinisiasi kerja sama triangular oleh USAID. Menteri Susi menyarankan Mozambik untuk bergabung dengan GFW untuk mengawasi kapal perikanan. Kedua menteri kemudian menandatangani naskah Memorandum of Understanding Kerja Sama Kelautan dan Perikanan RI-Mozambik.

5. Pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Chile, Roberto Ampuero Espinoza, Selasa (30/10). Membahas perkembangan kebijakan dan ekonomi umun negara masing masing, meliputi tindak lanjut kesepakatan IC CEPA, penyelenggaraan ASEAN Summit, kesiapan Chile bergabung dalam ASEAN Regional Forum (ARF), Deklarasi Bersama Menteri (Ministerial Declaration) terkait Transnational Organized Fisheries Crime (TFOC), hingga permasalahan di wilayah Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE). Indonesia mendorong kedua belah pihak untuk menjajaki kerja sama adanya hak-hak laut (ocean rights). Kemudian dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding Kerja Sama Perikanan dan Budidaya RI-Chile.

6. Pertemuan bilateral dengan Menteri Perikanan Fiji, Semi Koroilavesau, Selasa (30/10). Isu yang dibahas terkait aksi nyata pemberantasan IUU Fishing dan transhipment, sistem pemantauan dan monitoring kapal perikanan serta tantangan yang dihadapi dari masing-masing pihak.

7. Pertemuan bilateral dengan Under Secretary of State for Maritime Economy and Inland Navigation Polandia, Anna Moskwa, Selasa (30/10). Isu yang dibahas mengenai upaya pemberantasan IUU Fishing dan tantangannya di tingkat global. Keduanya juga membahas rencana kerja sama dalam pembuatan kapal multipurpose KKP. Sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan hosting OOC 2018, pemerintah Polandia akan segera menyampaikan desain kapal tersebut beserta financing scheme-nya dalam waktu 2 minggu ke depan.

8. Pertemuan bilateral dengan Menteri Pertanian dan Perikanan Timor Leste, Joaquim Jose Dos Reis Amaral, Selasa (30/10). Pertemuan ini membahas tentang keberlanjutan dari program capacity building dalam bentuk pelatihan, pendidikan, dan technical assistance terkait perikanan berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Susi menekankan pentingnya implementasi Joint Communique pemberantasan IUU Fishing yang telah ditandatangani RI-Timor-Leste.

9. Pertemuan bilateral dengan Menteri Perikanan dan Menteri Pertanian, Sumber Daya Alam, Peternakan dan Perikanan Zanzibar, Selasa (30/10). Membahas peningkatan kerja sama bilateral antar kedua negara, melalui rencana penandatangan MoU Kerja Sama Kelautan dan Perikanan, Joint Communique on IUU Fishing serta dukungan dalam Ministerial Declaration on TOFC.

10. Pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden Panama, Isabel de Saint Malo, Selasa (30/10). Membahas berbagai isu terkait kasus IUU Fishing yang marak terjadi di perairan global termasuk kerja sama sharing best practices, transparasi data melalui GFW, serta menekankan pentingnya kolaborasi internasional untuk pelestarian sumber daya di laut. Indonesia berharap Panama dapat mendukung Ministerial Declaration on TOFC. Selain itu, Panama juga menawarkan diri untuk menjadi host OOC pada tahun 2021 setelah Palau.

11. Pertemuan bilateral dengan Presiden New Caledonia, Selasa (30/10). Isu yang dibahas mengenai IUU Fishing dan banyaknya Anak Buah Kapal (ABK) di wilayah New Calidonia, serta mengajak kepada New Caledonia untuk pemberantasan IUU Fishing dan mewujudkan sustainable fisheries. Guna lebih mendapatkan informasi terkait dengan pergerakan kapal-kapal di wilayahnya, Indonesia menyarankan agar New Caledonia dapat bergabung dengan GFW. Selain itu juga mengajak New Caledonia untuk bergabung dalam Ministerial Decalaration on TOFC bersama 14 negara lainnya.

12. Pertemuan bilateral dengan Menteri Perikanan dan Sumber Daya Kelautan Republik Namibia, Bernhard Esau, Selasa (30/10). Pertemuan membahas isu-isu terkini terkait praktik IUU Fishing dan transhipment di wilayah ZEE. Pada kesempatan ini Menteri Susi mengajak Namibia untuk bersama-sama melawan TOFC yang semakin merusak kelestarian laut. Kedua belah pihak menyepakati penyusunan draf Joint Communique untuk pertukaran informasi terkait kapal terduga IUU Fishing. Selain itu, kedua Menteri mewakili negara masing-masing juga melakukan penandatanganan Plan of Action for the Implementation of Memorandum of Understanding on Marine Affairs and Fisheries Cooperation RI-Namibia.