DPR ke Menhub: Jangan Terlalu Sering Wacana Naikkan Tiket KRL

Pekerja kantoran saat akan menaiki Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menyoroti kembali munculnya wacana kenaikan tarif KRL Commuter Line. Di samping itu, juga terjadi kenaikan untuk harga tiket kereta daerah milik KAI.

Suryadi menyinggung soal alokasi subsidi tiket kereta api 2023 sebesar Rp 3,3 triliun. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Perhubungan di Gedung Nusantara II, Rabu (18/1).

"Kita kan di 2023 ada rencana subsidi Rp 3,3 triliun untuk public service obligation untuk mengendalikan harga tiket kereta api," ujar Suryadi.

Menurutnya, rencana pemberian subsidi tersebut untuk penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO). Subsidi tersebut juga dapat mengendalikan harga tiket kereta api.

Penyelenggaraan PSO telah dirancang untuk membantu pemerintah dalam menjamin stabilitas harga tiket. Terlebih, kereta api adalah transportasi publik favorit di wilayah Jabodetabek.

"Saran kami agar pemerintah tidak terlalu sering mewacanakan kenaikan harga tiket di Commuter Line (KRL) dan yang lain, karena sebetulnya PSO untuk menjamin stabilitas harga dan membantu pemerintah," jelasnya.

Selain itu, harga tiket KRL yang terjangkau dinilai telah membantu masyarakat terutama pasca pandemi. "Ini jadi catatan dan tidak diarahkan untuk membangun sarana," pungkas Suryadi.