Ekspor Batu Bara Dilarang, PT Indo Tambangraya Nyatakan Keadaan Kahar

Bongkar muat batu bara di area pengumpulan Dermaga Batu bara Kertapati milik PT Bukit Asam Tbk di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (4/1/2022). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) menetapkan keadaan force majeure atau keadaan kahar usai pemerintah melarang ekspor batu bara. Dengan status kahar ini, manajemen memastikan tidak ada kontrak yang dilanggar dengan semua pembeli batu bara ITMG di luar negeri. Mengeklaim

Direktur Komunikasi Korporat & Hubungan Investor ITMG Yulius Gozali mengatakan perusahaan sudah mengkomunikasikan kebijakan ini kepada seluruh rekan bisnis ITMG grup yang terdampak.

"ITM memberlakukan keadaan force majeure sehingga tidak melanggar kontrak Perusahaan dengan buyer," kata Yulius kepada kumparan, Jumat (7/1).

Yulius menegaskan, selama ini perusahaan patuh pada aturan pemerintah dengan menyetorkan batu bara murah (domestic market obligation/DMO) ke PLN. Penjualan ke BUMN kelistrikan tersebut sebesar 12 persen.

"Sepanjang tahun 2021, ITM secara grup telah melakukan penjualan domestik melebihi kuota yang ada atau ditetapkan," ujar dia.

Karena itu, menurut dia, ITMG bersama dengan Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) akan terus memantau perkembangan yang terjadi dan mencari solusi yang terbaik bagi semua agar larangan ekspor dapat segera dicabut.

Tongkang batu bara terlihat sedang mengantri untuk ditarik di sepanjang sungai Mahakam di Samarinda, provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Foto: REUTERS/Willy Kurniawan

Perusahaan lain yang juga menyinggung soal keadaan kahar adalah PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Emiten tambang baru bara BUMN ini menilai ada potensi kahar terkait larangan ekspor batu bara yang dikeluarkan pemerintah.

Sekretaris Perusahaan PTBA, Apollonius Andwie, mengatakan adanya larangan ekspor baru bara tidak berpotensi menimbulkan wanprestasi atas kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan pihak terkait lainnya. Ia menjelaskan, berdasarkan perjanjian jual beli batu bara antara Perseroan dengan pembeli telah diatur terkait klausul keadaan kahar.

“Di mana perubahan kebijakan dapat diajukan sebagai salah satu kondisi kahar. Dalam hal keadaan kahar timbul kepada Perseroan sebagai penjual maka Perseroan dibebaskan dari segala kewajiban dan tanggung jawab selama keadaan kahar tersebut berlangsung dan hal tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran atas ketentuan perjanjian (Wanprestasi),” terang Apollonius dalam keterangan tertulis, Rabu (5/1).

Meski begitu, menurutnya, larangan ekspor tersebut pada dasarnya belum berdampak secara signifikan khususnya ke kegiatan operasional, keuangan, perkara hukum, hingga kelangsungan perseroan atau entitas anak perseroan.