Erick Thohir: Kementerian Pertahanan Pesan 4.600 Mobil Maung PT Pindad

29 Oktober 2024 14:29 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
PT Pindad memperkenalkan MV3 Garuda Limousine, kendaraan terbaru produksi industri pertahanan dalam negeri yang digunakan oleh Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Foto: Pindad
zoom-in-whitePerbesar
PT Pindad memperkenalkan MV3 Garuda Limousine, kendaraan terbaru produksi industri pertahanan dalam negeri yang digunakan oleh Presiden Terpilih, Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Foto: Pindad
ADVERTISEMENT
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PT Pindad mendapat orderan sebanyak 4.600 mobil Maung dari Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Jumlah tersebut untuk jangka waktu dua tahun ke depan.
ADVERTISEMENT
"Ya, Pindad tentu sudah menyiapkan sesuai dengan orderan dari Kementerian Pertahanan itu kurang lebih 4.600 Maung untuk 2 tahun ke depan. Dan tentu alokasi daripada produksinya ya nanti di situ," kata Erick di Kantor Kemenhub, Selasa (29/10).
Erick mengatakan, orderan sebanyak 4.600 mobil Maung tersebut merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan produksi dari dalam negeri.
"Tentu kita mendukung ya memang bagaimana penggunaan daripada tadi ya produksi dalam negeri harus kita tingkatkan gitu. Tapi pasti ada tahapannya nggak bisa harus langsung hari ini gitu," kata Erick.
Erick mengaku belum mengetahui apakah ada penambahan pesanan mobil Maung dari kementerian lain. Dia pun meminta hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada Direktur Utama Pindad yakni Abraham Mose.
ADVERTISEMENT
"Apakah nanti ada tambahan order untuk tadi kementerian? Ya kembali mohon tanyakan kepada Dirut Pindad supaya ini kan line of produksinya harus diproyeksikan gitu. Jangan sampai nanti itu menjadi isu yang lain gitu," ujarnya.
"Karena line of produksinya harus dilihat. Tapi Dirut Pindad yang lebih ngerti, yang pasti saya mendukung. Ya kita mendukung rencana program pemerintah," kata Erick.