Erick Thohir Singgung Pertamina & PLN soal Holding Panas Bumi Tak Kunjung Kelar

Alat berat digunakan pada pembangunan sumur produksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT Geo Dipa Energi di kawasan dataran tinggi Dieng Desa Kepakisan, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah, Selasa (6/9/2022). Foto: Anis Efizudin/Antara Foto

Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti rencana Holding BUMN Panas Bumi alias geothermal yang tak kunjung kelar. Holding ini akan diisi PT Pertamina Geotherml Energy (PGE), PT PLN Gas & Geothermal, dan PT Geo Dipa Energi (Persero).

Menurut Erick, pembentukan holding ini mendesak karena potensi energi panas bumi yang bisa ditangkap mencapai 2,4 gigawatt, termasuk terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Panas bumi juga merupakan energi baseload, sama seperti batu bara, tapi ramah lingkungan.

"Saya tekankan Pertamina dan PLN masalah geothermal saja belum tuntas," kata Erick usai bertemu mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (21/7).

Menteri BUMN Erick Thohir meresmikan Holding PLN di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (21/9/2022). Foto: Kementerian BUMN

Dia menjelaskan sudah ada model kepemilikan bersama yang disodorkan seperti RS BUMN yang di dalamnya dimiliki Pertamina dan Pelindo. Kalau holding panas bumi jadi kesepakatan bersama, Kementerian Keuangan, PLN, dan Pertamina bisa membagi saham mereka. Kemenkeu merupakan kementerian yang membawahi Geo Dipa.

Sebelumnya, Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Harris Yahya, mengatakan ketiga perusahaan pelat merah memiliki fokus program masing-masing sehingga isu merger sudah tidak dibahas kembali.

"Kayaknya isunya enggak ke situ lagi. Sekarang PGE sudah IPO, Geo Dipa juga sedang berjalan menempatkan sistemnya melakukan ekspansi dengan kapasitas yang double dari yang sekarang ada," jelasnya di Kementerian ESDM, Kamis (13/7).

Kemudian PLN sendiri sedang melakukan upaya kemitraan di dalam rangka menyiapkan badan penyediaan mereka untuk bisa mengembangkan wilayah-wilayah usahanya.

Saat ditanya apakah rencana tersebut akhirnya harus dibatalkan, Harris mengatakan pihak Kementerian ESDM tidak bisa memastikan jawabannya karena berada di ranah Kementerian BUMN.

Adapun target pengembangan kapasitas terpasang pembangkit panas bumi di Indonesia diharapkan mencapai sekitar 3.500 megawatt (MW) di tahun 2030. Saat ini, kapasitas baru mencapai 2.300 MW.