ESDM Minta Maaf Program Rice Cooker Gratis Tak Sesuai Harapan

Dirjen Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu di kantor Kementerian ESDM, Jumat (8/9/2023). Foto: Fariza Rizky Ananda/kumparan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta maaf pelaksanaan program rice cooker gratis tidak sesuai harapan. Realisasi anggaran dan unit yang dibagikan jauh dari target.

Adapun realisasi anggaran program ini sebesar Rp 176 miliar, jauh dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 322 miliar. Sebab, penyaluran rice cooker gratis yang terealisasi hanya 342.621 rumah tangga atau 68,5 persen dari target 500 ribu rumah tangga.

Distribusi atau penyaluran rice cooker gratis ini mencakup 36 provinsi, 325 kabupaten/kota, 2.460 kecamatan, dan 13 ribu desa/kelurahan oleh PT Pos Indonesia (Persero).

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman P Hutajulu, menyebutkan program ini pertama kalinya dilakukan Kementerian ESDM, sehingga dirinya meminta maaf jika masih jauh dari harapan.

"Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan program ini belum bisa memenuhi harapan. Program ini adalah program pertama di Kementerian ESDM, sehingga perlu persiapan lebih panjang di samping keterbatasan waktu untuk pelaksanaan,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR, Senin (25/3).

Deretan rice cooker di toko perabor elektronik. Foto: Azami Adiputera/Shutterstock

Jisman menegaskan, pelaksanaan program ini terkendala waktu yang sempit. Batas penetapan penerima rice cooker gratis terakhir yaitu 18 Desember 2023, sementara distribusi sudah dimulai sejak 12 Desember 2023 hingga 13 Februari 2024.

“Kami mengharapkan masukan dan saran dari Komisi VII DPR RI sebagai bagian evaluasi pelaksanaan program ini," lanjut Jisman.

Jisman memaparkan kronologi penerima program di bawah alokasi anggaran yang sudah ditetapkan. Pertama, usulan data yang diterima sebanyak 811.109 rumah tangga, lalu diverifikasi ditemukan 27,5 persen atau lebih dari 220 ribu terdapat data duplikasi berdasarkan NIK.

Kemudian, survei lapangan yang dilakukan PT PLN (Persero) terdapat 75,4 persen data tersebut dinyatakan valid dan memenuhi kriteria. Data tersebut dicek kembali kelengkapan persyaratan, surat validasi dari kepala desa, dan pernyataan tidak memiliki AML, terdapat lebih dari 100 ribu data tidak lengkap.

"Sangat disayangkan memang karena keterbatasan waktu data ini tidak bisa ditetapkan, tanggal terakhir penetapan adalah 18 Desember 2023," imbuh Jisman.

Penyaluran yang hanya sekitar 2 bulan ini, kata dia, juga menyebabkan Kementerian ESDM tidak memiliki waktu cukup banyak untuk memberikan masukan kepada PT PLN (Persero) sebagai pihak yang memverifikasi penerima di lapangan dan PT Pos Indonesia sebagai penyalur.

"Kami persis tidak punya ruang cukup masukan baik PLN, baik itu PT Pos, itu mungkin bisa kami tangkap kenapa banyak terjadi seperti ini. Intinya tidak ada waktu untuk memberikan feedback pengelola di lapangan," tutur Jisman.

Selain itu, Jisman menegaskan bahwa pelaksanaan program ini sudah didampingi oleh Inspektorat Kementerian ESDM dan diawasi oleh BPK dan KPK agar sesuai kepatuhan atas proses pelaksanaannya.