Fit and Proper Test DK OJK, Mahendra Siregar Paparkan Penguatan Jasa Keuangan

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengikuti uji kepatutan dan kelayakan Calon Ketua Dewan Komisioner OJK di Komisi XI DPR RI, Rabu (6/4/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Mahendra Siregar menjalani fit and proper test calon Ketua Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2022-2027 bersama Komisi XI DPR hari ini, Rabu (6/4).

Wakil Menteri Luar Negeri ini memaparkan upaya dan langkah-langkah prioritas dan mendesak yang akan dia usung ketika menjadi Ketua DK OJK. Pertama, Mahendra akan melakukan langkah konkret meningkatkan efektivitas kepemimpinan OJK yang bersifat kolektif dan kolegial.

Hal tersebut akan dia lakukan sehingga pelaksanaan pengawasan lebih terintegrasi dan kualitas perlindungan masyarakat dapat ditingkatkan.

Kedua, penyesuaian struktur organisasi dan SDM yang memerlukan kekuatan di Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dan pasar modal untuk menjamin pengawasan dan pengaturan lebih efektif di tengah berkembangnya industri masing-masing.

"Ketiga, pelayanan satu pintu untuk perizinan pengesahan dan persetujuan yang menjadi prioritas untuk menghilangkan inefisiensi dan duplikasi yang menggerus kredibilitas institusi," ujarnya di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Rabu (6/4).

Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar mengikuti uji kepatutan dan kelayakan Calon Ketua Dewan Komisioner OJK di Komisi XI DPR RI, Rabu (6/4/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Selanjutnya, langkah keempat, peningkatan efektivitas pengawasan, pemeriksaan penyidikan, dan tindak lanjut dalam bentuk proses yang jelas, transparan dan akuntabel sehingga OJK dipercaya menjadi institusi kredibel dan membuat ekosistem keuangan indo makin terjamin,

"Kami mengacu kepada kasus-kasus yang sedang ditangani dan kasus baru menunjukkan urgensi ini," tuturnya.

Kelima, lanjut Mahendra, meningkatkan kerja sama dan koordinasi yang efektif dengan regulator dan lembaga lain baik dalam forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) atau terpisah sehingga dapat mengurangi mitigasi risiko secara tuntas dan cepat,

Terakhir, upaya mendesak keenam yaitu melaksanakan sinergi penuh kepada pemerintah, DPR, dan lembaga negara lain dalam menjalankan strategi nasional, seperti mencapai pembangunan berkelanjutan dan mencegah middle income trap.

"Bukan mempertanyakan independensi dari OJK dalam pengawasan pengaturan dan pemeriksaan penyidikan, tapi karena ada strategi nasional yang mencakup seluruh ;lembaga, menjadi keputusan dan tujuan bersama jadi jangan seakan-akan ada negara di dalam negara," jelas dia.

Mahendra pun menuturkan, kinerja sektor jasa keuangan Indonesia masih jauh ;lebih rendah daripada negara-negara ASEAN dan anggota G20 lain. Dari kredit bank sektor swasta yang masih rendah, pemerataan dana, hingga kapitalisasi pasar modal.

"Ini potensi besar untuk dikembangkan, pengawasan yang terintegrasi adalah modalitas kuat untuk menjalankan karena menjadi best practice, pelaksanaannya harus diperbaiki," imbuh dia.