Ganjar Sebut Sistem Pajak di RI Masih Menyulitkan Masyarakat hingga Pengusaha

24 Oktober 2023 14:04 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Bakal calon presiden dari partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyampaikan gagasan di UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (19/9). Foto: ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
zoom-in-whitePerbesar
Bakal calon presiden dari partai PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyampaikan gagasan di UGM, Sleman, DI Yogyakarta, Selasa (19/9). Foto: ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah
ADVERTISEMENT
Bacapres Ganjar Pranowo menyoroti sistem pajak di Indonesia yang belum ideal. Menurutnya, masyarakat hingga pengusaha masih mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak.
ADVERTISEMENT
Menurut Ganjar, seharusnya sistem pajak di Indonesia mudah. Apalagi banyak pengusaha yang sudah secara sukarela mendeklarasikan hartanya dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.
Untuk itu, dalam visi misinya, Ganjar-Mahfud ingin mempermudah pembayaran pajak mulai dari regulasi, sistem hingga kelembagaan. Ganjar juga menyoroti rasio pajak terlalu rendah di pemerintahan Jokowi.
"Kemudahan-kemudahan inilah yang membikin kadang-kadang pengusaha rindu pada soal itu, karena saya sudah ikut tax amnesty, saya sudah bayar pajak, kenapa saya mesti dikejar? Ini tidak fair," kata Ganjar dalam US-Indonesia Investment Summit di Hotel Mandarin Oriental, Selasa (24/10).
"Padahal kita ingin lari lebih cepat ingin maju, lebih cepat lagi dan itu tidak bisa. Ini penjelasan yang ada," sambungnya.
ADVERTISEMENT
Ganjar menegaskan, salah satu meningkatkan pendapatan negara yakni melalui penerapan kepastian penegakan hukum dengan para pengusaha dan investor. Ia juga akan menyiapkan panel khusus untuk mengawasi pendapatan negara.
"Tidak boleh menakutkan wajib pajak, orang mau bayar pajak kadang-kadang sulit, takut dan semuanya menjadi rumit. Kenapa tidak kita permudah, dan tentu masih banyak sekali potensi pendapatan kita umpama dari setiap bisnis kita ya, BUMN dan sebagainya,” tutur Ganjar.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menyinggung prioritas di 2024 yaitu pemberantasan korupsi. Penegakan hukum yang tegas memberikan jaminan kepastian hukum.
"Semua orang bertanya-tanya kenapa ini masih terjadi? Tentu buat kami ini menjadi persoalan besar yang serius sekali. Maka saya mencoba selama 10 tahun pengalaman sebagai gubernur, saya coba mengintroduksi bagaimana nilai-nilai integritas itu dilakukan," sambungnya.
ADVERTISEMENT