Guru Besar IPB Harap Badan Karantina Diisi Profesional untuk Dorong Ekspor-Impor

Suasana aktivitas kendaraan peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok. Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Presiden Jokowi telah membentuk Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Perpres Nomor 45 Tahun 2023. Badan ini merupakan peleburan tiga lembaga di bawah Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta fungsi Pengawasan Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem (KSDAE) Kementerian LHK di tempat pemasukan dan pengeluaran negara.

Nantinya, Barantin akan dipimpin oleh seorang kepala. Akademisi sekaligus Guru Besar Fakultas Pertanian (Faperta) IPB University, Widodo, menyebut Barantin merupakan lembaga teknis di bawah presiden yang menjadi alat pertama menangkal hal-hal yang merugikan negara. Menurutnya, Barantin sebagai garda terdepan yang mampu menyelamatkan negara.

“Barantin ini garda terdepan menjaga keselamatan negara maka mesti orang profesional,” kata Widodo dalam keterangannya, Selasa (8/8).

Ia melanjutkan, calon Kepala Barantin nantinya bisa diisi oleh profesional, memahami teknis, berintegritas, serta yang paling utama adalah pejabat karier. “Paling tepat orang karier. Orang karier paham teknis. Tanpa memahami teknis, potensi salah kebijakan bahkan penyelewengan akan terjadi,” katanya.

Widodo mengatakan, seorang Kepala Barantin idealnya memiliki banyak pengetahuan teknis. Sebab menurutnya, lembaga ini merupakan badan teknis, sehingga seorang kepala juga seharusnya memiliki background keahlian teknis.

“Lalu dia dipoles menjadi seorang manajerial dan komunikator yang baik. Komunikator ke bawah, ke atas, maupun ke samping,” kata Widodo.

Selain profesional, lanjut Widodo, seorang Kepala Barantin seharusnya juga seorang komunikator ulung. Karena Barantin akan menjadi alat negara dalam urusan daya tawar terhadap negara lain.

“Barantin akan menjadi filter ekspor impor. Kalau urusan perdagangan mesti memiliki kemampuan komunikasi. Jadi nanti badan ini memiliki peran yang sangat strategis sebagai economic tools dan diplomatic tools. Kalau dalam perdagangan ada yang boleh dan tidak. Kebijakan yang diambil harus betul-betul berdasarkan justifikasi teknis yang benar dan kuat (scientific base), sehingga tidak menimbulkan dispute atau komplain dari negara lain," kata Widodo.

Ia pun berharap, Barantin bisa seperti Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Keuangan yang diisi oleh pejabat karier dan profesional. "Jadi yang paham teknis yang memahami organisasi nasional maupun global dengan baik,” tambahnya.

Berdasarkan data BPS, neraca perdagangan Indonesia Juni 2023 mengalami surplus USD 3,45 miliar. Untuk ekspor mencapai USD 20,61 miliar atau turun 21,18 persen (yoy), sementara impor mencapai USD 17,15 miliar, turun 18,35 persen (yoy).