Harga MinyaKita Melebihi HET, Prabowo Arahkan Distribusi Melalui Bulog

Peluncuran produk minyak goreng Minyakita di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu (6/7/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar perusahaan pelat merah Perum Bulog turun tangan mengurusi distribusi minyak goreng bersubsidi, MinyaKita.

“Arahannya (Prabowo) MinyaKita beliau menyampaikan secara tegas, MinyaKita dibantu oleh BUMN Bidang Pangan, khususnya Bulog,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan usai Rapat Koordinasi Neraca Komoditas Pangan 2025 di Kantor Kemenko Pangan, Senin (9/12).

Hal ini ditujukan agar MinyaKita dapat dibanderol sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 15.700 per liter di seluruh Indonesia. Saat ini, harga MinyaKita rata-rata mencapai Rp 17.100 per liter. Arief menanggapi pertanyaan mengenai tingginya harga MinyaKita di beberapa daerah tertentu.

Arief memandang, dengan tangan Bulog yang menjangkau seluruh pelosok negeri melalui gudang-gudang yang tersedia, pemerintah bisa memastikan harga MinyaKita sesuai dengan HET.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Jumat (16/5). Foto: Widya Islamiati/kumparan

Dia melihat permasalahan tingginya harga MinyaKita berkaitan erat dengan kecepatan distribusi. Sehingga gudang Bulog yang berjumlah 1.593 unit di berbagai daerah bisa menjadi solusi dari hal ini.

“Jadi tingkat kecepatan kita mendistribusikan itu menjadi penting, sehingga yang paling benar adalah setiap tempat itu harus punya cadangan pangan Pemerintah Daerah. Hari ini yang punya gudang di seluruh Indonesia, sejumlah 1.593 gudang, itu hanya Bulog. Jadi sudah tepat itu Bulog yang kita siapkan untuk intervensi,” terangnya.

Arief menyoroti berbagai daerah seperti Papua Pegunungan dan Papua Tengah yang memerlukan intervensi Bulog untuk penyimpanan cadangan pangan pemerintah di daerah, termasuk MinyaKita.

Dia menyebut selama ini pemerintah pusat telah memiliki cadangan pangan, hanya saja cadangan ini perlu didistribusikan ke daerah menjadi cadangan pangan Pemerintah Daerah.

“Jadi cadangan pangan pemerintah sudah kita punya, di Bulog, tapi cadangan pangan Pemerintah Daerah ini juga penting. Apalagi untuk daerah-daerah remote, 3TP (tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan), itu memang harus punya cadangan pangan,” saran Arief.