IOJI Harap Capres Cawapres Perhatikan Isu Kelautan: Blue Economy-Nasib Nelayan

CEO IOJI, Mas Achmad Santosa, dalam rangkaian Festival LIKE (Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Terbarukan) yang diselenggarakan KLHK di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (16/9/2023). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) melakukan studi untuk menelisik secara lebih lanjut kebijakan kelautan berkelanjutan dan berkeadilan atasi krisis bumi dalam visi dan misi capres dan cawapres 2024.

Hal ini berdasarkan pada dua prinsip utama yaitu strong sustainability dan blue justice. Strong sustainability adalah mengenai penetapan critical natural capitals setelah ditetapkan harus dijaga secara mutlak dan tidak bisa digantikan oleh man-made wealth. Lalu blue justice harus mencakup 3, recognition, distribusional dan procedural justice serta menghormati HAM

Dari dua hal tersebut, IOJI menentukan beberapa isu kelautan yang kami harapkan dapat dilirik oleh capres cawapres, hal ini berdasarkan tantangan yang harus diatasi dan juga hal-hal yang telah ditandatangani oleh Indonesia dalam berbagai perjanjian internasional, namun masih jadi utang dan belum direalisasikan.

Dalam topik konservasi laut dan keanekaragaman hayati, langkah-langkah yang diharapkan adalah memperluas kawasan konservasi ada di tiga paslon, penyediaan pendanaan yang memadai belum ada di tiga paslon, mendorong pengelolaan berbasis masyarakat hanya ada di paslon 2 dan 3,” penguatan sains dan pendataan baru ada di paslon 1 dan 3. Terakhir mempercepat proses ratifikasi biodiversity beyond national jurisdiction (BBNJ) Agreement belum dilirik oleh satu paslon pun

Selanjutnya adalah mengenai blue economy, ini yang ingin dikedepankan adalah blue economy yang dapat menjaga kesehatan laut melalui perlindungan yang efektif kemudian pemanfaatan kekayaan laut secara berkelanjutan, dan bagaimana kekayaan laut tersebut dapat menghasilkan kesejahteraan yang berkeadilan agar dapat mencapai triple wins nature, economy dan people.

Lalu menyehatkan laut baru ada di paslon nomor urut 3, memanfaatkan kekayaan laut secara berkelanjutan sudah ada di ketiga paslon, mewujudkan keadilan laut ada di ketiga paslon, meningkatkan pengetahuan laut ada di visi misi paslon nomor urut 1 dan 2, dan terakhir mendorong pendanaan laut tidak ada di visi misi satu paslon pun.

Nelayan dan masyarakat pesisir melalui studi yang kami lakukan di 2021, yaitu nelayan dan keadilan laut, kami kemudian mengidentifikasi beberapa langkah-langkah utama.

Adapun langkah-langkah untuk nelayan dan masyarakat pesisir tersebut meliputi pemberian bantuan pemerintah juga pemberian pelatihan yang telah tertuang dalam visi dan misi paslon nomor urut 1 dan 3.

Lalu penguatan fungsi sarana dan prasarana, penyediaan akses dan skema permodalan bagi nelayan kecil juga kemudahan pendaftaran dan perizinan tertuang dalam visi misi semua paslon.

Lalu pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, penyediaan asuransi nelayan, pengakuan nelayan perempuan tidak tertuang dalam visi misi paslon mana pun.

Ilustrasi nelayan. Foto: Moh Fajri/kumparan

Selanjutnya, laut perubahan iklim dan keadilan iklim, ada dua langkah yang dilihat, melindungi ekosistem karbon biru hanya tertuang dalam visi misi paslon nomor urut 1, dan memastikan keadilan iklim untuk masyarakat pesisir tertuang dalam visi misi paslon nomor urut 1 dan 3.

Selanjutnya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan langkah yang diharapkan adalah melindungi pulau-pulau kecil dari kegiatan ekstraktif dan melakukan pemulihan lingkungan hanya tertuang dalam visi misi paslon 3. Lalu melakukan penegakan hukum yang efektif hanya ada di visi misi paslon 2.

Lalu di sektor keamanan maritim, langkah yang diharapkan adalah mencakup berbagai tantangan keamanan maritim, mendukung sistem kerja dengan kebutuhan operasional yang mencukupi, termasuk infrastruktur dan anggaran yang masuk dalam visi misi paslon 1 dan 3.

Kemudian langkah menjadikan sistem kerja lebih efektif 3, melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan mendorong kerja sama yang tertuang dalam visi misi paslon 2 dan 3.

Lalu topik pencemaran laut dengan langkah yang diharapkan mengatasi masalah polusi plastik di laut yang tertuang dalam visi misi paslon 1 dan 3, sedangkan mengatasi masalah tumpahan minyak di laut yang ada dalam visi misi paslon nomor 3.

Lalu topik human security dengan langkah yang diharapkan membenahi kerangka hukum dan mengatasi permasalahan terkait kelembagaan yang tidak tertuang dalam visi dan misi paslon mana pun. Sisanya langkah mengupayakan diplomasi dan melakukan pemberdayaan yang masuk dalam visi misi paslon 1 dan 3.

Selanjutnya topik blue foods, dengan langkah mengoptimalkan blue foods untuk mendorong pengelolaan SDA yang berkelanjutan dan mengoptimalkan blue foods dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang tidak muncul dan visi misi paslon mana pun.

Lalu mengoptimalkan blue foods untuk manfaat-manfaat sosial yang muncul dalam visi misi paslon 1 dan 3 juga mengoptimalkan blue foods untuk untuk manfaat-manfaat ekonomi yang muncul dalam paslon 2.

"Kami melihat pasangan Capres dan Cawapres sudah berupaya untuk menyusun program,-program dalam rangka mewujudkan kebijakan kelautan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Untuk menilai keselarasannya dengan prinsip strong sustainability dan blue justice, program-program tersebut perlu dilengkapi dengan langkah konkret. Terdapat beberapa program yang sudah dilengkapi dengan langkah spesifik," tulis kesimpulan riset IOJI.

Akan tetapi, terdapat beberapa program lain yang tidak dilengkapi dengan penjelasan strategi atau langkah-langkah yang lebih spesifik, melainkan terkesan seperti hanya jargon.

Kebijakan kelautan yang mengadopsi prinsip strong sustainability dan blue justice harus didukung dengan langkah-langkah spesifik dan konkret dan dilakukan secara konsisten dan tercermin di semua sektor.

Lalu, studi ini merekomendasikan penyempurnaan strategi pembangunan sektor kelautan untuk isu-isu yang lebuh tersentuh di visi-misinya maupun yang sudah namun belum sesuai dengan paradigma strong sustainability dan blue justice. Selanjutnya, hal-hal tersebut perlu tercermin dalam rencana pembangunan. Selain itu, ada juga rekomendasi enabling condition secara serius.