Jadi Timses Prabowo-Gibran, 3 Anak Buah Erick Thohir Mundur dari BUMN

Politikus Budiman Sudjatmiko hadir di program Info A1 kumparan pada Jumat (25/8). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Kubu Prabowo-Gibran merilis daftar lengkap Tim Kampanye Nasional (TKN). Dari puluhan nama yang masuk, ada nama Budiman Sudjatmiko dan Muhammad Arief Rosyid Hasan yang merupakan komisaris di BUMN.

Budiman merupakan Komisaris PTPN V (Persero). Sementara Arief Rosyid adalah Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).

Arief Rosyid mengaku akan mundur dari kursi komisaris. Alasannya, demi jaga marwah BSI sebagai salah satu lembaga perbankan milik BUMN yang diandalkan bangsa Indonesia dan umat Islam.

“Saya telah meminta izin kepada Komisaris Utama BSI, Bapak Muliaman Haddad dan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir. Dalam komunikasi yang terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri ini sebagai komitmen saya untuk menjaga marwah BSI,” ungkap Arief saat dihubungi, Senin (6/11).

Komisaris BSI, Arief Rosyid Hasan. Foto: @ariefrosyid.id

Dihubungi terpisah, Budiman juga mengaku akan mundur dari Komisaris PTPN V. Jabatan yang diberikan Erick Thohir sejak Januari 2021.

"Saya tentu saja begitu dapat surat pengangkatan, mengajukan pengunduran diri sebagai Komisaris PTPN. Nanti akan saya ajukan surat pengunduran diri," kata Budiman.

Dalam TKN Prabowo-Gibran, Budiman menjadi Dewan Pakar. Sedangkan Arief Rosyid sebagai Komandan Fanta atau Pemilih Muda.

Sebelumnya, Rosan Roeslani yang lebih dulu mengumumkan diri menjadi Ketua TKN Prabowo, langsung resign dari kursi Wakil Menteri BUMN. Padahal jabatan itu baru diembannya 3 bulan.

Komisaris BUMN menjadi Timses, Apakah Perlu Mundur?

Secara regulasi, posisi Komisaris BUMN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari PP Nomor 45 Tahun 2005, tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Pasal 55 beleid tersebut, ditegaskan anggota komisaris dan dewan pengawas BUMN, dilarang menjadi pengurus partai politik (Parpol) hingga calon kepala daerah.

Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Roeslani di Lapangan Banjaran Pucung, Tapos, Depok, Minggu (29/10/2023). Foto: Zamachsyari/kumparan

"Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah," demikian dinyatakan dalam pasal tersebut.

Sedangkan di aturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-10/MBU/10/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, syarat lain untuk menjadi Komisaris di BUMN.

Salah satu syarat tambahan itu yakni bukan pengurus Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif. Calon anggota legislatif atau anggota legislatif terdiri dari calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II.

Sehingga mengacu ke PP dan Permen BUMN tersebut, Komisaris BUMN tidak perlu mundur karena bukan merupakan pengurus parpol, sekalipun masuk dalam kegiatan politik.