Jokowi Mau Sensus Pertanian Dipercepat 5 Tahun Sekali, BPS Sanggup?

Presiden Joko Widodo mengucapkan Selamat Hari Buruh Internasional 2023 melalui video yang ditayangkan kanal Youtube Sekretariat Presiden. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

Akurasi data pemerintah di sektor pertanian yang lemah membuat kebijakan yang diambil juga tak signifikan membawa perubahan. Itu yang menjadi perhatian Presiden Jokowi, sehingga meminta agar sensus pertanian dipercepat 5 tahun sekali. Saat ini, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan sensus pertanian setiap 10 tahun sekali.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, pelaksanaan sensus pertanian di Indonesia sebenarnya bisa dilakukan 5 tahun sekali, seperti apa yang diminta Presiden Jokowi. Margo mencontohkan negara-negara lain yang sudah melakukannya.

"Berdasarkan World Program for the Census of Agriculture 2020 (WCA 2020) dari FAO, beberapa negara ada yang melaksanakan Sensus Pertanian setiap 5 tahun (misalnya Kanada, India, Amerika dan beberapa negara lainnya) dan ada yang setiap 10 tahun sekali. Pilihan waktu ini sangat tergantung dari sumber daya masing-masing negara," kata Margo kepada kumparan, Rabu (17/5).

Adapun alasan Jokowi meminta sensus pertanian dipercepat adalah melihat fakta di mana akurasi data pertanian pemerintah masih lemah. Salah satunya dalam penyaluran subsidi pupuk petani, banyak petani yang berhak justru tak kebagian mendapat pupuk subsidi ini. Margo mengatakan, bila sensus dipercepat, memang akan membuat data semakin akurat.

"Kelebihan sensus setiap 5 tahun tentunya kita akan mendapatkan data struktur pertanian yang lebih up-to-date. Di Indonesia sendiri, Sensus Pertanian dilaksanakan 10 tahun sekali karena amanat Undang-Undang Statistik No 16 Tahun 1997," ujarnya.

Margo menjelaskan, setiap pelaksanaan sensus pertanian dibutuhkan jumlah SDM yang besar karena harus mendata seluruh unit populasi, dan ini perlu anggaran yang besar juga.

Saat ini, untuk mengatasi kekosongan data pertanian di antara dua Sensus (setiap 10 tahun sekali) maka dilaksanakan Survei Pertanian Terintegrasi (SITASI). Margo mengatakan, SITASI ini membutuhkan jumlah petugas yang lebih sedikit karena tidak mendata seluruh unit populasi/petani. Sebelumnya, survei ini bernama Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS) yang terakhir dilaksanakan tahun 2018.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta sensus pertanian dipercepat menjadi 5 tahun sekali. Jokowi menilai, sensus pertanian sangat penting lantaran sektor tersebut melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh kebijakan yang berlandaskan akurasi data.

"Kita tahu untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat butuh data yang akurat, sering kita kedodoran di sini. Lahan pertanian kita berapa? Butuh pupuk berapa? Sering data itu tidak siap dan akurat," tegasnya saat pencanangan Sensus Pertanian 2023, Senin (15/5).

Jokowi mencontohkan, akurasi data pemerintah masih lemah dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk para petani. Dia mengakui banyak petani yang berhak malah tidak kebagian pupuk bersubsidi.

"Di lapangan banyak petani berteriak, Pak pupuk enggak ada. Mungkin suplainya kurang, mungkin distribusinya yang enggak betul tapi kalau datanya akurat gampang sekali. Oh iya, bukan 9 juta ton tapi 13 juta ton, bisa rampung enggak ada keluhan," jelasnya.

Jokowi menilai secara kemampuan anggaran, nila Sensus Pertanian dipercepat jadi 5 tahun sekali menurutnya bukan jadi masalah. Yang penting, pemerintah bisa mendapat data akurat untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik.

"Mestinya ini setiap 5 tahun lah, biayanya juga enggak banyak, berapa sih mungkin Rp 3 triliun, tapi penting bagaimana bisa saya memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya enggak akurat yang paling terupdate terkini," ujar Jokowi.