Jokowi Resmikan 7 Pos Lintas Batas Negara Senilai 1,3 T

Foto udara Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Senin (14/8/2023). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Presiden Jokowi hari ini kembali meresmikan 7 pos lintas batas negara (PLBN). Peresmian dilakukan secara simbolik di salah satu perbatasan di Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/10).

Jokowi menuturkan, pos batas negara ini merupakan salah satu infrastruktur yang ia minta digarap sejak awal menjabat 10 tahun lalu. Jokowi menilai pos perbatasan ini menjadi simbol wajah negara.

"Dan juga ini merupakan usaha kita untuk pemerataan pembangunan hingga sampai di perbatasan. Juga berfungsi sebagai pertahanan negara kita Indonesia, dan yang terakhir juga untuk mengembangkan titik-titik ekonomi baru yang ada di perbatasan," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, sejak 2015-2024 telah kita bangun 15 pos lintas batas negara. 7 PLBN dibangun di 2015-2019, dan 8 PLBN dibangun 2020 sampai 2024.

"Hari ini kita akan meresmikan 7 pos lintas batas negara terpadu yang tersebar di Nusa Tenggara Timur, di Riau, Kepulauan Riau, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara, di Papua Selatan dengan total biaya Rp 1,3 triliun, uang yang tidak sedikit," sambungnya.

PLBN Terpadu Napan di Timur Tengah Utara di NTT, kata Jokowi, anggarannya Rp 128 miliar. Yang kedua PLBN Serasan di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau, anggaran Rp 145 miliar.

"Yang ketiga PLBN Jagowibabang ini di Kabupaten Bengkayang di Kalimantan Barat dibangun dengan anggaran Rp 224 miliar. Dan yang keempat PLBN Seinyamo di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara, dibangun dengan biaya anggaran Rp 248 miliar," tuturnya.

Kemudian yang kelima PLBN Labang di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara dibangun dengan anggaran Rp 210 miliar. Adapun yang ke-6 PLBN Long Nawang di Kabupaten Malino Provinsi Kalimantan Utara dengan anggaran Rp 243 miliar. Dan yang ketujuh di Yetekun, di Distrik Ninati Kabupaten Boven Digul, Papua Selatan, dibangun dengan anggaran biaya Rp 127 miliar.

"Keberadaan PLBN terpadu ini agar meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Indonesia yang melintasi perbatasan, kemudian meningkatkan keamanan wilayah perbatasan dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di perbatasan," tutur Jokowi.