Kemenhub Diminta Rayu Menkeu Bebaskan Bea Masuk Suku Cadang Pesawat

Ilustrasi pesawat Citilink. Foto: Dok. Citilink

Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (Apjapi) meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk merayu Menteri Keuangan Sri Mulyani membebaskan bea masuk dan pajak impor suku cadang pesawat komersial.

Ketua Apjapi, Alvin Lie, menuturkan pengadaan suku cadang pesawat terdampak pelemahan nilai tukar Rupiah karena semuanya diimpor. Hal ini membebani biaya operasi maskapai di Indonesia yang bertumpu pada keuntungan dari rute domestik.

Menurutnya, ada tiga unsur utama biaya operasi maskapai, yaitu bahan bakar avtur dengan porsi biaya 36 persen, pemeliharaan sekitar 16 persen, dan sewa pesawat atau penyusutan 14 persen.

"Suku cadang semuanya ini impor, mohon Kemenhub bisa lebih efektif atau bahkan agresif merayu Menteri Keuangan agar importasi prosesnya bisa lebih cepat dan bisa dibebaskan bea masuk dan pajak," katanya saat Seminar Apjapi, Jumat (27/10).

Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia, Alvn Lie, Kamis (8/8/2019). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Alvin melanjutkan, banyak negara umumnya sudah membebaskan bea masuk, pajak impor, PPN, dan PPh terhadap impor suku cadang pesawat komersial untuk angkutan umum.

Kebutuhan mendesak suku cadang ini, lanjut dia, akibat pandemi COVID- 19 yang menekan industri penerbangan dunia, sehingga banyak pesawat yang harus diistirahatkan.

Sebelum pandemi, jumlah pesawat yang dioperasikan di Indonesia di kisaran 600-700 pesawat, kemudian menyusut menjadi 300 pesawat, dan saat ini jumlah pesawat angkutan udara yang statusnya layak diterbangkan sudah mencapai 419.

"Maskapai di seluruh dunia yang tadinya istirahatkan pesawat-pesawatnya serempak mereka aktifkan lagi usahanya, implikasinya dibutuhkan suku cadang, pesawat yang lama diparkir juga harus diganti berbagai suku cadangnya,” tutur Alvin.

Ilustrasi pesawat Batik Air. Foto: Batik Air

Bahkan, kelangkaan suku cadang pesawat di dunia ini sempat menimbulkan kemunculan suku cadang palsu alias kw dijualbelikan di pasaran. Namun, Alvin memastikan fenomena tersebut tidak terjadi di Indonesia.

"Untungnya segera terdeteksi dan di Indonesia penyelenggara MRO ada Batam Aero Technic, Garuda Maintenance Facility, dan FL Technics, ketiganya tidak terkontaminasi karena vendor yang menjual komponen kw itu sudah diblacklist, jadi pesawat di Indonesia aman dari komponen kw itu,” jelas Alvin.

Selain itu, kata Alvin, dibutuhkan juga layanan perawatan pesawat alias Maintenance Repair Operation (MRO). Akibatnya, terjadi kelangkaan pasokan suku cadang karena produsen dan penyedia layanan MRO tidak bisa serta merta meningkatkan kapasitasnya.

"Terjadi satu kelangkangkaan suku cadang dan antrean panjang MRO. Itu yang menyebabkan jumlah pesawat banyak tapi yang baru bisa diterbangkan baru 419,” terangnya.