Kemenkeu Belum Terima Laporan Pembengkakan Biaya Kereta Cepat JKT-BDG

Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Foto: Dok. PT KCIC

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengaku belum menerima laporan soal cost overrun alias pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Cost overrun itu belum sampai ke saya. Ini di Kementerian Keuangan yang ada di front runner untuk menguji bersama BUMN, Kemenko Marves, itu di DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara)," kata Isa dalam Media Briefing, Kamis (4/8).

Sebelumnya, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) rencananya bakal ditambal menggunakan utang.

Adapun cost overrun yang dialami proyek KCJB ini diperkirakan mencapai USD 1,176 miliar atau setara Rp 16,8 triliun.

Menurut Arya, dana untuk menambal proyek ini akan dilakukan lewat konsorsium pemegang saham maupun lewat loan atau pinjaman. Sebesar 25 persen dari biaya tambahan itu ditanggung konsorsium BUMN yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia dan konsorsium China.

"Buat cost overrun ini akan dibagi nanti diperkirakan 25 persen itu masing-masing akan chip in, BUMN Indonesia akan chip in BUMN China akan chip in sesuai dengan komposisinya," ujar Arya kepada wartawan, Rabu (3/8).

"Kita perkirakan chip in-nya Rp 4 triliun, yang dimasukkan ke KAI lewat PNM," sambung Arya. Penyertaan Modal Negara ini, kata Arya, dibutuhkan PT KAI lantaran seretnya keuangan BUMN transportasi imbas corona.

Arya menjelaskan, sebesar 40 persen dari total Rp 4 triliun tersebut akan ditanggung oleh konsorsium China. Sementara untuk 75 persen dari sisa kebutuhan dana tambahan, akan dicari lagi lewat skema utang.

"Rp 4 triliun di konsorsium BUMN Indonesia, Rp 3 triliun BUMN China, sisanya loan dari KCJB. Nanti yang 75 persen kita akan cari, cari dari perbankan mana, dari China atau dari mana. Ini tetap B to B ini penyertaan modal negara," pungkas Arya.