Kemenkeu di Era Prabowo Dinilai Lebih Punya Power

25 Oktober 2024 14:36 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Senin (9/9/2024). Foto: Isntagram/ @smindrawati
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Senin (9/9/2024). Foto: Isntagram/ @smindrawati
ADVERTISEMENT
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di era Presiden Prabowo Subianto tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kondisi itu dinilai membuat posisi Kemenkeu lebih kuat.
ADVERTISEMENT
“Dengan Kemenkeu yang secara langsung di bawah presiden maka Kemenkeu akan memiliki power yang lebih tinggi sekarang,” kata Pengamat Ekonomi dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Adinova Fauri dalam CSIS Media Briefing: Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan pada Jumat (25/10).
Adinova mengatakan hal tersebut juga akan memudahkan Prabowo dalam mencapai berbagai program prioritas yang digagas selama masa kampanye. Kondisi itu juga secara tidak langsung mengurangi kekhawatiran terhadap disiplin fiskal.
“Kekhawatiran akan tadi misalnya fiskal disiplin dan lain sebagainya itu bisa lebih terjaga karena agenda-agenda lain yang di luar agenda besar dari Pak Prabowo itu mungkin akan lebih sulit terealisasi,” jelas Adinova
Adinova juga melihat kembali terpilihnya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan mendapat respons positif dari pasar. Hal ini juga terkait dengan kepercayaan pasar akan terjaganya disiplin fiskal di era Prabowo.
ADVERTISEMENT
“Dengan komposisi yang sama, maka pasar merespons bahwa disiplin fiskal paling tidak di era Pak Prabowo akan tetap terjaga. Jadi memang respon pasar melihat positif pada tim ekonomi ini,” tutur Adinova.
Meski begitu, sikap pasar juga perlu terus diperhatikan karena situasi ini bisa saja berubah jika ke depan ada beberapa program pemerintah yang berjalan kurang baik.