Kemenkeu Ogah Turunkan Defisit APBN Prabowo jadi 1,5 Persen

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani terima kunjungan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran. Foto: Dok Ig @smindrawati

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak mau menurunkan defisit APBN pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). Adapun, dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang diserahkan ke DPR, pemerintah telah menetapkan defisit fiskal untuk RAPBN 2025 di kisaran 2,45 persen hingga 2,82 persen dari PDB.

"Kita tetap di 2,45 persen sampai 2,82 persen. Seperti yang di dokumen KEM-PPKF," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Kompleks Parlemen RI, Rabu (5/6).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku pihaknya masih akan membahas mengenai permintaan penurunan defisit. "Nanti dibahas," katanya singkat.

Adapun, untuk menurunkan defisit APBN, pemerintah perlu memangkas sejumlah anggaran atau menaikkan target penerimaan negara. Namun, hal ini sulit dilakukan karena pemerintah mengerek belanja negara khususnya untuk program makan siang gratis.

Anggaran yang digunakan program prioritas ini diambil dari pos pendidikan dan kesehatan. Untuk belanja kesehatan 2025 ditargetkan mencapai Rp 217,8 triliun. Belanja kesehatan diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, hingga penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) berbincang dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Sementara anggaran pendidikan ditargetkan berada dikisaran Rp 708,2 triliun hingga Rp 741,7 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. Melalui beberapa program unggulan, seperti peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, serta perbaikan sarana dan prasarana.

Berdasarkan catatan kumparan, tidak ada belanja untuk peningkatan gizi anak sekolah, balita dan ibu hamil dalam APBN 2024. Artinya, belanja gizi tersebut baru masuk dalam APBN 2025.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Suharso Monoarfa meminta, Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menurunkan target defisit APBN pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi 1,5 persen hingga 1,8 persen.

“Kami berharap Bu Menkeu Sri Mulyani dan Komisi XI, kalau memang itu disepakati, kita inginkan defisit itu bisa lebih turun lagi antara 1,5 sampai 1,8 persen," kata Suharso dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (5/6).

"Sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang kalau akan menggunakan pasal itu," imbuhnya.

Adapun, pasal yang dimaksud Suharso adalah pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Dalam aturan itu disebutkan pemerintahan saat ini diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan APBN untuk pemerintahan baru berikutnya.

Suharso melanjutkan, presiden terpilih Prabowo Subianto perlu memiliki ruang fiskal yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN melalui mekanisme APBN Perubahan (APBN-P).

“Tapi ada juga di dalam penjelasan, disampaikan bahwa presiden terpilih berikutnya mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahan melalui mekanisme perubahan APBN-P,” ungkap dia.