Kemenko Pastikan Program Makan Siang Gratis Tak Utak-Atik Dana BOS Reguler

Sejumlah siswa menyantap makanan gratis saat simulasi program makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (29/2/2024). Foto: Sulthony Hasanuddin/Antara Foto

Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Ahmed Zaki Iskandar, memastikan program makan siang gratis tidak akan mengutak-atik dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) reguler.

Saat ini pemerintah pusat membuka partisipasi daerah untuk menjadi volunteer program makan siang gratis. Hal itu sebagai upaya pemerintah belanja masalah, menerima saran dan masukan dari setiap daerah. Adapun volunteer pertama adalah Kabupaten Tangerang, di SMP Negeri 2 Curug.

Zaki meluruskan, ide menggunakan dana BOS adalah salah satu usulan dari Kabupaten Tangerang. Dia juga memastikan, dana BOS itu tidak menggunakan alokasi BOS yang reguler.

"Dan usulannya, ini sekali lagi biar enggak liar isunya, usulannya dari Kabupaten Tangerang skema yang dipakai untuk pendanaan dari APBN-nya melalui skema seperti BOS, atau melalui skema BOS yang dipisah rekeningnya tanpa mengganggu BOS yang reguler sekarang," kata Zaki saat ditemui di Kantor Kemenko Ekonomi, Jumat (8/3).

"Entah itu namanya BOS afirmasi, entah itu spesifik untuk makan siang, yang pasti skemanya BOS. Karena lokusnya di sekolah, kasih makan di sekolah bukan bukan di rumah," sambungnya.

Zaki bilang pemerintah sedang menjaring semua usulan yang masuk. Sebelumnya juga ada usulan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikirim ke kabupaten/kota untuk diteruskan ke sekolah-sekolah.

"Tapi yang diusulkan oleh Kabupaten Tangerang adalah melalui skema BOS. Garis bawahi lagi, di luar, atau tidak mengutak-atik BOS reguler yang sekarang berjalan. Jadi ini BOS tambahan," kata dia.

Adapun estimasi kebutuhan mendanai program makan siang gratis mencapai Rp 400 triliun. Zaki bilang semuanya akan dijalankan bertahap. Saat ini pemerintah fokus untuk menjaring masukan dan saran dari daerah.

"Jadi yang kita kumpulkan ini saran, ide, gagasan, kemudian kritik, kemudian masalah-masalah yang timbul ini akan menjadi resume, jadi summary, jadi kajian pemerintah berikutnya. Apakah mereka mau jalankan ini, berapa, dan kapan itu nanti diserahkan ke pemerintah selanjutnya," pungkasnya.