Kendala Sertifikasi ISPO Perkebunan Sawit: Kualitas Lahan hingga Akses Modal

Ilustrasi perkebunan kelapa sawit Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Pemerintah mendorong agar semakin banyak perkebunan kelapa sawit mendapatkan sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Namun, proses tersebut tidak gampang.

Deputi Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdalifah Mahmud, mengungkapkan beberapa tantangannya. Mulai dari segi kualitas lahan hingga pelaku usahanya berbeda-beda. Wilayah persebarannya juga beragam di sekitar 217 kabupaten.

“Inilah yang menjadi tantangan utama kita persebaran yang tidak seragam inilah, karena kita dalam menerapkan ISPO kita sudah punya prinsip dan kriteria yang harus dipenuhi oleh perkebunan rakyat kita, sementara karakter kebunnya berbeda-beda,” kata Musdalifah dalam webinar yang ditayangkan di Youtube Narasi Institute, Selasa (19/10).

Musdalifah menjelaskan, kondisi tersebut membuat ada masa transisi untuk pemberian ISPO secara bertahap. Ia mengatakan, ada tahapan kalau masih awal disiapkan SOP akan diberikan tanda merah.

Foto udara kondisi tutupan hutan mangrove di kawasan penyangga Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur Sumatera yang sebagiannya telah beralih fungsi. Foto: Wahdi Septiawan/ANTARA FOTO

Kebun yang diberi tanda merah tersebut dianggap masih perlu banyak fasilitasi atau pembinaan secara intensif sebelum mulai menerapkan atau diberikan sertifikasi ISPO.

“Kemudian ada warna kuning dengan kelas-kelas kategori yang kita mungkin sudah anggap baik, tapi perlu fasilitasi untuk kita sempurnakan lebih baik lagi,” ungkap Musdalifah.

“Ada kategori hijau, kategori hijau inilah yang mungkin secara karakter sudah siap diberikan ISPO tinggal bagaimana mendokumenkan, mengadministrasikan dengan baik agar prinsip, karakter perkebunan rakyat tersebut bisa langsung diberikan sertifikasi ISPO,” tambahnya.

Lahan perkebunan sawit di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Musdalifah menegaskan tantangan tersebut harus dihadapi dalam proses ISPO. Selain itu, ada persoalan lainnya seperti penggunaan bibit hingga keterbatasan modal yang perlu didukung dengan solusi tepat untuk menyelesaikannya.

“Tantangan lainnya masih banyak yang kita temui antara lain masih banyaknya kebun-kebun rakyat yang produktivitasnya rendah yang disebabkan antara lain minimnya penggunaan bibit unggul, kurangnya pengetahuan, serta lemahnya kelembagaan, serta keterbatasan akses modal,” tutur Musdalifah.