Kepala BPKP: Masih Banyak Pembangunan Nasional Belum Mencapai Manfaat

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Foto: Dok. Humas BPKP

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengaku pembangunan nasional belum mendapat hasil dan manfaat. Salah satu faktornya karena perencanaan pembangunan tak mengunakan manajemen risiko.

"Kita semua tahu bahwa masih banyak pembangunan nasional yang kita lakukan belum mencapai hasil atau manfaat yang kita harapkan. Salah satunya adalah karena selama ini memang kita tidak pernah me-manage risiko daripada pelaksanaan pembangunan nasional," katanya dalam diskusi Accelerating National Development, Risk Management Implementation Forum 2024 di Bali, Senin (11/11).

Hal ini juga disebabkan pembangunan nasional belum dapat dikelola dengan baik. setiap instansi berjalan sendiri sehingga isu-isu yang ditemukan terkait pembangunan nasional tersebut tidak dapat diselesaikan.

Ateh merekomendasikan agar institusi pemerintah dan badan usaha menerapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Hal ini unruk menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan permasalahan pembangunan lintas sektoral.

Selain itu, perlunya kolaborasi antar instansi dan peningkatan kapasitas sumber daya, agar penyelenggaraan MRPN lintas Sektor berjalan secara efektif.

"Semua program-program dari Pak Prabowo, Pak Presiden, mesti ada gambarannya sekarang. Kita berkumpul di sini untuk melihat bagaimana kita sharing risk bersama,"

"Pengabaian dari satu instansi tadi yang tidak melaksanakan, tidak me-manage risiko ini akibatnya pasti tidak akan mencapai manfaat," kata Ateh.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono memastikan pembangunan infrastruktur dengan penyiapan peraturan pelaksanaan MRPN mulai dari tataran strategis hingga operasional.

"Semoga dari tempat ini kembali ke tempat masing-masing dengan semangat baru untuk mewujudkan pembangunan nasional, khususnya infrastruktur, yang lebih berkeadilan berkelanjutan karena di-backup oleh sistem dan manajemen risiko yang prudent, yang kredibel," kata dia.