Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
“Orang asingnya itu nikah sama orang Indonesia, itu dia manfaatkanlah di situ, pola-pola seperti itu banyak,” tambahnya.
Pung menyampaikan hal itu untuk mengklarifikasi pernyataan Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Athiqah Nur mengenai privatisasi wilayah pesisir atau peng-kaveling-an lahan.
KKP menampik adanya kabar mengenai penjualan dan privatisasi pulau-pulau kecil di Tanah Air. Saat ini, KKP sedang melakukan pemeriksaan dengan menurunkan tim ke Kepulauan Kabupaten Mentawai untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai keberadaan praktik privatisasi lahan.
Jika terbukti adanya praktik penjualan atau privatisasi lahan di Tanah Air, Pung memastikan akan menempuh jalur hukum. "Kami turunkan tim ke sana, nanti hasilnya akan kami publish apa yang terjadi di sana. Di daerah utamanya di Berau, kami telusuri ternyata pemanfaatan (lahan) kalau terbukti membeli wah itu sudah pidana dan kami akan lakukan proses hukum jika itu terjadi,” jelas Pung.
ADVERTISEMENT
Senada, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, Halid K. Jusuf, meluruskan banyak WNA yang memanfaatkan aset pulau kecil di Indonesia, bukan melakukan privatisasi.
“Itu adalah pemanfaatannya. Jadi tidak benar ada penjualan pulau-pulau. Kami tegaskan tidak ada yang namanya penjualan pulau-pulau kecil. Yang ada itu adalah pemanfaatan pulau-pulau kecil, baik itu oleh asing dengan perizinan tertentu ataupun oleh kepemilikan modal dalam negeri,” tutur Halid.
KKP mencatat setidaknya ada sekitar 9 pelaku usaha asing yang memanfaatkan Pulau Maratua, Kalimantan Timur, untuk kegiatan usaha, seperti resort dan usaha perairan laut di sekitarnya.
Halid juga mengatakan, KKP tengah mendata 67 dari total 100 pelaku usaha asing yang memanfaatkan lahan dan perairan laut di sekitar Pulau Maratua.
ADVERTISEMENT
Selain Pulau Maratua, Halid bilang KKP juga tengah melakukan hal serupa untuk pulau-pulau kecil lain di Tanah Air, meski lokasi dan nama pulau-pulau tersebut tidak dirinci lebih lanjut.
“Apabila kami temukan ternyata dari pelaku asing tersebut tidak memiliki perizinan berusaha untuk memanfaatkan pulaunya, tentu akan kami tindak dengan tegas dan beberapa wilayah lain yang tengah kami telusuri,” tutup Halid.